LENTERA MALUT – Dalam sidang paripurna pada Selasa, (4/3/2025) di Gedung DPRD Kota Ternate M. Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar merencanakan fokus penanganan masalah dalam jangka pendek 100 hari kerja.
Hal ini seperti disampaikan oleh Walikota Ternate dua periode M. Tauhid Soleman dalam penyampaian pidato Walikota Ternate masa jabatan 2025-2030 di hadapan Anggota DPRD Kota Ternate, pejabat Pemkot Ternate dan Unsur Forkompinda.
“Dalam jangka pendek 100 hari kerja, terdapat beberapa hal krusial yang perlu kita fokuskan dalam penanganan permasalahan di Kota Ternate, meliputi ; Pertama, peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas ASN,”ungkapnya.
Kedua, Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pendidikan, Kesehatan, Pengelolaan Sampah dan Air Bersih). Keempat, Pengendalian Inflasi dan Ketersediaan Pangan. Dan kelima, yaitu Pengembangan UMKM, IKM dan Ekonomi Kreatif.
“Peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN, harus dilakukan secara simultan agar tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat dengan lebih baik,”ucapnya.
Sambung Tauhid, dengan mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta meritokrasi dalam manajemen ASN, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan berkualitas di Kota Ternate.
Menurutnya penerapan teknologi berbasis digital, merupakan salah satu strategi yang akan dioptimalkan, dan dijadikan dasar dalam penentuan keputusan dan kebijakan serta langkah strategis untuk Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kota Ternate.
“Sehingga dapat meningkatkan transparansi, fungsi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka penerapan good governance, sekaligus mendorong digitalisasi di seluruh sektor government,”jelasnya.
Ketua DPD Partai NasDem Kota Ternate ini menyampaikan banyak pekerjaan rumah untuk Kota Ternate yang harus cepat dituntaskan, seperti masalah Pendidikan, Kesehatan Penanganan Sampah Perkotaan dan Air Bersih.
Olehnya sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah, Pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, Penambahan armada dan sarana pendukung lainnya serta pola pengelolaan manajemen yang baik, diharapkan menjadi solusi yang tepat dan cepat dalam menjawab permasalahan di atas.
“Sampah menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, dengan kolaborasi yang dibangun, melalui penanganan dan pengelolaan sampah yang responsif berbasis partisipatif dari tingkat RT-RW, kelurahan hingga kecamatan,”pungkasnya.(Red)
