LENTERA MALUT – Kritik tajam atas kinerja Gubernur Sherly Tjoanda Laos dilayangkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Maluku Utara (Malut) Basri Salama pada Senin malam, (16/6/2025) di saat pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di Gedung Duafa Center Kota Ternate.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Maluku Utara ini dalam sesi wawancara bersama awak media menyinggung tentang pemborosan anggaran untuk kebutuhan sehari-hari Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemerintahan yang baru berjalan 100 hari lebih itu.
Basri menyatakan, dalam 100 hari kerja Gubernur pihaknya terus memberikan kritik saat ini dimaksudkan bukan untuk menyebarkan kebencian dan hujatan, tetapi pihaknya ingin menyampaikan masukan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar saling ikhtiar dalam melaksanakan roda pemerintahan.
“Gubernur kita lebih doyan bertamu ke sana sini. Terus kapan kita mau bekerja. Itu kritik saya di acara musda ini. Sehingga saya Partai Hanura meminta Gubernur untuk lebih fokus bekerja dan menata pemerintahan ini dengan adanya efisiensi anggaran,”ungkapnya.
Kata Basri, banyak penggunaan anggaran yang terlalu tinggi diantaranya, biaya sewa speedboat, renovasi kediaman, dan agenda keberangkatan ke Jakarta yang tidak jelas. Sementara di sisi lain kepala daerah di seluruh Indonesia stand by (menetap) di daerah untuk menjalankan roda pemerintahan.
Basri menyebut telah menghitung anggaran yang dipakai untuk melayani kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD hampir kurang lebih Rp 20 miliar. Diantaranya renovasi kediaman Gubernur sebesar Rp 8 miliar lebih, kediaman Wagub Rp 4 miliar lebih, kemudian perjalanan dinas dan lain-lain.
“Padahal dengan kerja yang tidak mencapai 4 bulan hanya dikisaran 3 bulan lebih pimpinan daerah telah menghabiskan kurang lebih Rp 20 Miliar,”beber Basri.
“Bayangkan hanya melayani pimpinan saja sudah sebanyak itu. Kalau saya Gubernur anggaran Rp 10 miliar cukup. Sisanya Rp 10 miliar saya bisa membuat program peternakan sapi dan lain sebagainya. Misalnya untuk melayani kebutuhan konsumsi tenaga kerja di perusahaan pertambangan,”sahutnya.
Basri menyesalkan, sudah sampai di pertengahan tahun ini serapan anggaran belum mencapai 15 persen. Padahal ia mengharapkan disaat rakyat sedang kesusahan, pemerintah bisa secepatnya membelanjakan anggaran agar distribusi uang berjalan ke bawah.
“Kalau distribusi uang berjalan ke bawah maka rakyat juga akan menikmati. Ini justru uangnya tidak beredar ke bawah. Jadi uang APBD yang keluar hanya untuk melayani kebutuhan Gubernur dan Wagub,”sentilnya.
Untuk itu, Basri menuturkan, dibutuhkan ada kerja-kerja pasti dari pemerintahan Sherly Sarbin saat ini. Basri merasa khawatir dalam realisasi belanja modal nantinya tidak cukup waktu untuk diselesaikan. “Untuk itu saya minta teman-teman pers sebagai pilar demokrasi juga membantu memberi masukkan ke pemerintah provinsi,”pungkasnya.(Red)
