Empat Fraksi Pertanyakan Urgensi Proyek, Sherly Tjoanda Tegaskan Demi Masyarakat dan Investor
LENTERA MALUT — Ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Jumat (7/11/2025), terasa hangat setelah Juru Bicara Banggar menyampaikan pandangan beberapa fraksi terkait Pembangunan Jalan Trans Kie Raha.
Dalam sidang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, proyek Jalan Trans Kie Raha menjadi sorotan utama. Empat fraksi di DPRD mempertanyakan urgensi dan kelayakan proyek infrastruktur yang diklaim sebagai jalur strategis penghubung Sofifi–Ekor–Kobe–Buli tersebut.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin, menyampaikan laporan pembahasan tingkat dua, di mana sejumlah fraksi menyoroti aspek kelayakan, pembiayaan, hingga urgensi pembangunan jalan tersebut di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Fraksi Partai Golkar menyebut proyek Trans Kie Raha belum layak dimasukkan ke dalam APBD 2026. Alasannya, hingga kini pemerintah daerah belum memiliki Feasibility Study (FS) maupun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Golkar menilai proyek itu perlu kajian lebih mendalam karena rute jalan diduga akan melintasi kawasan hutan lindung dan taman nasional. “Urgensi proyek harus dijelaskan secara komprehensif. Jangan sampai pembangunan besar tidak memberi dampak ekonomi bagi masyarakat,” tegas juru bicara fraksi dalam sidang.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak agar pemerintah segera melengkapi dokumen pendukung, seperti FS, AMDAL, Analisis Dampak Sosial (AMSAL), dan dokumen teknis lainnya.
Sementara Fraksi Hanura menyoroti aspek pembiayaan. Menurut mereka, pemerintah perlu menyiapkan skema pendanaan yang jelas agar proyek ini tidak membebani APBD yang tengah mengalami tekanan fiskal.
Fraksi Gerindra pun berpandangan serupa. Mereka menilai proyek ini sebaiknya dikaji ulang, terutama karena dokumen kelayakan dan analisis lingkungan belum dipublikasikan secara terbuka. “Kami mendukung visi dan misi gubernur, tapi juga harus realistis dengan kondisi daerah,” ujar Muksin mengutip pandangan fraksi Gerindra.
Menanggapi kritik itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memberikan penjelasan panjang lebar. Menurutnya, Trans Kie Raha bukan proyek asal-asalan, melainkan bagian dari strategi percepatan ekonomi ibukota Sofifi.
“Sofifi sudah 26 tahun menjadi ibukota provinsi, tapi belum memiliki bandara. Pertumbuhan ekonominya tidak mencerminkan daerah dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia,” ujar Sherly.
Ia menjelaskan, studi kelayakan pembangunan bandara di Sofifi dinyatakan tidak layak karena jaraknya terlalu dekat dengan Ternate dan keterbatasan lahan 300 hektar. Karena itu, Trans Kie Raha dianggap solusi paling realistis untuk membuka akses Sofifi ke bandara internasional IWIP di Weda Bay.
Dengan jalur baru sepanjang sekitar 60 kilometer (Sofifi–Ekor–Kobe), waktu tempuh dari Sofifi ke bandara dipangkas dari 3,5 jam menjadi hanya sekitar 1 jam. “Dengan akses ini, investor dari dalam dan luar negeri akan lebih mudah datang ke Sofifi tanpa harus menyeberang laut,” ujar Sherly.
Sherly juga meluruskan isu soal pembebanan fiskal daerah. Ia menyebut, nilai proyek turun signifikan dari Rp180 miliar menjadi Rp90 miliar setelah dilakukan evaluasi bersama BPKP.
“Nilai Rp90 miliar itu hanya sekitar 10 persen dari total belanja infrastruktur, atau 0,03 persen dari total APBD. Angka ini masih rasional,” jelasnya.
Menurutnya, manfaat ekonomi dari proyek tersebut jauh lebih besar. Selain membuka konektivitas, jalan Trans Kie Raha akan menghubungkan sentra pangan Halmahera Timur dengan pasar industri IWIP yang menampung hampir 90 ribu tenaga kerja. Hal ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok lokal.
Di akhir pidatonya, Sherly menyerukan kerja sama lintas partai dan lembaga. Ia mengingatkan bahwa perbedaan politik tidak boleh menjadi hambatan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“Kita semua berbeda partai dan latar belakang, tapi kita berada di satu kapal: Maluku Utara. Mari bekerja bersama untuk masyarakat,” ujarnya.
Sherly menambahkan, meski Maluku Utara menyumbang 20 persen produksi nikel dunia, kesejahteraan masyarakatnya belum sebanding. Karena itu, setiap program pembangunan, termasuk Trans Kie Raha, harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup petani dan nelayan.
“Setiap rupiah APBD harus kembali ke rakyat — memberi akses, nilai tukar yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih bermartabat,” pungkasnya. (Red)
