LENTERA MALUT — Kinerja fiskal Maluku Utara hingga Agustus 2026 menunjukkan tren positif dari sisi pendapatan. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas belanja agar manfaat anggaran semakin terasa bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, Sakop, menyampaikan perkembangan tersebut dalam Laporan Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Maluku Utara periode Agustus 2026.
“Percepatan dan peningkatan kualitas realisasi anggaran menjadi penting untuk memastikan bahwa stimulus fiskal dapat ditransmisikan secara lebih optimal kepada sektor produktif dan masyarakat,” kata Sakop dalam siaran pers Media Briefing seperti dikutip pada Kamis, (1/10/2026).
Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan APBN Regional Maluku Utara mencapai Rp4,46 triliun atau 73,86 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 55,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan PPh Nonmigas menjadi salah satu penopang utama dengan realisasi Rp2,09 triliun atau tumbuh 70,56 persen. Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp1,25 triliun atau meningkat 42,40 persen.
Sakop menyebut peningkatan penerimaan tersebut berjalan bersamaan dengan perkembangan ekonomi Maluku Utara yang masih mencatat pertumbuhan tinggi.
Pada Triwulan II 2026, ekonomi Maluku Utara tumbuh 15,35 persen secara tahunan (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalian yang berkaitan dengan aktivitas hilirisasi dan ekspor komoditas nikel.
“Ke depan, tingginya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti penguatan keterkaitan dengan sektor ekonomi lokal agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” ujar Sakop.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi juga mendapat dukungan dari ekspor barang dan jasa serta konsumsi pemerintah.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan sejumlah indikator sosial ekonomi. Inflasi Maluku Utara pada Agustus 2026 mencapai 5,28 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,52.
Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,40 persen dan tingkat kemiskinan tercatat 5,79 persen. Rasio gini berada di angka 0,288.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Agustus 2026 mencapai Rp3,43 triliun atau 62,88 persen dari pagu. Angka tersebut tumbuh 36,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan terutama berasal dari realisasi belanja modal yang tumbuh 21,99 persen dan belanja barang sebesar 15,20 persen. Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar, terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur negara.
“Peningkatan belanja modal mencerminkan meningkatnya aktivitas pembangunan pemerintah di daerah,” jelas Sakop.
Namun, secara agregat belanja APBN masih mengalami kontraksi 8,45 persen secara tahunan. Kondisi itu terutama dipengaruhi perlambatan realisasi Transfer ke Daerah (TKD).
Realisasi TKD hingga Agustus masih menghadapi perlambatan pada DAK Nonfisik, DAK Fisik, dan DBH. Sementara itu, realisasi DAU dan Dana Desa tercatat lebih tinggi dibandingkan proyeksi.
Sakop mendorong pemerintah daerah mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran serta memperkuat kualitas perencanaan dan pengelolaan data.
“Penyaluran TKD dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan daerah,” katanya.
Pada tingkat daerah, realisasi pendapatan APBD konsolidasi Maluku Utara hingga Agustus 2026 mencapai Rp8,39 triliun atau 69,84 persen dari target.
Pendapatan tersebut masih didominasi dana transfer pemerintah pusat. Realisasi pendapatan transfer mencapai Rp6,55 triliun, sedangkan PAD mencapai Rp1,82 triliun.
Secara proporsi, TKD menyumbang 78,14 persen terhadap pendapatan daerah, sementara PAD memberikan kontribusi 21,71 persen.
Di sisi belanja, realisasi APBD baru mencapai Rp6,22 triliun atau 48,59 persen dari pagu. Realisasi tersebut mengalami kontraksi 6,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perlambatan terutama terlihat pada belanja modal. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong belanja yang lebih produktif, khususnya untuk infrastruktur dasar, pelayanan publik, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Optimalisasi belanja tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi fiskal terhadap sektor riil dan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat,” kata Sakop.
Secara keseluruhan, kontribusi fiskal APBN dan APBD terhadap sektor riil di Maluku Utara hingga Agustus 2026 mencapai Rp11,15 triliun.
Kontribusi tersebut sebagian besar berasal dari konsumsi pemerintah sebesar Rp9,69 triliun dan investasi pemerintah sebesar Rp1,45 triliun.
Angka tersebut menunjukkan peran belanja pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi regional. Karena itu, percepatan realisasi anggaran menjadi penting agar belanja pemerintah dapat memberikan dampak lebih luas terhadap sektor produktif dan masyarakat.
“Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui pengelolaan fiskal yang efektif, peningkatan kualitas belanja, penyediaan kajian fiskal regional, serta forum ALCo Regional,” ujar Sakop.
Ia menambahkan, langkah tersebut diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang adaptif, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta memastikan APBN dan APBD memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Maluku Utara. (Red)
Komentar