LENTERA MALUT — Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) tahun 2027 dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ternate, Sabtu (14/11/2026).
Pertemuan krusial ini berhasil merumuskan besaran upah yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan iklim usaha di daerah. Sidang penetapan ini diinisiasi langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara.
Proses perumusan berjalan komprehensif dengan menghadirkan berbagai pihak, mulai dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Maluku Utara, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Biro Hukum Setda Malut, Badan Pusat Statistik (BPS) Malut, hingga perwakilan lembaga terkait.
Ketua APINDO Provinsi Maluku Utara, Gajali Abdul Mutalib, menjelaskan bahwa jalannya rapat diwarnai dinamika perdebatan yang cukup alot. Seluruh pihak berupaya menyeimbangkan kondisi ekonomi makro nasional dan regional dengan kelangsungan operasional sektor industri.
“Kami dari kalangan dunia usaha menyampaikan banyak hal, terutama keterkaitan dengan kondisi ekonomi Maluku Utara maupun kondisi ekonomi nasional saat ini. Kita mencari formula yang pas bagi UMP 2027 agar tidak terlalu menekan atau membebani para pekerja, tetapi di satu sisi kita berpikir bagaimana agar usaha-usaha yang ada, khususnya industri ini, bisa tetap berkelanjutan,” ujar Gajali saat diwawancarai wartawan usai rapat.
Melalui pembahasan panjang bersama SPSI, SPN, dan unsur pemerintah, sidang dewan pengupahan akhirnya menyepakati kenaikan UMP Provinsi Maluku Utara tahun 2027 sebesar 4 persen. Sementara itu, UMP Sektoral tingkat provinsi ditetapkan naik sebesar 3,99 persen.
Berikut adalah rincian lengkap nominal kenaikan upah minimum tersebut:
- Kenaikan UMP 2027: Dari sebelumnya Rp3.510.240 naik sebesar Rp140.410 menjadi Rp3.650.650.
- Kenaikan UMP Sektoral 2027: Dari sebelumnya Rp3.721.423 naik sekitar Rp148.000 menjadi Rp3.869.908.
Gajali juga meluruskan bahwa besaran UMP ini berlaku secara khusus bagi pekerja atau buruh baru yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun. Kendati demikian, angka kenaikan ini turut berfungsi sebagai jaring pengaman dan acuan dasar penunjang komponen kesejahteraan lainnya seperti lembur maupun tunjangan.
Pihaknya berharap keputusan bersama ini segera ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara agar dapat segera disahkan menjadi Surat Keputusan (SK) resmi.
Mengingat konsentrasi terbesar buruh berada di sektor industri pengolahan seperti pertambangan nikel di Halmahera, kesepakatan ini diharapkan mampu merawat keharmonisan hubungan industrial.
“Kita berharap keputusan bersama ini menjadi dasar kita untuk berusaha di Maluku Utara. 80 persen lebih pekerja kita ada di pabrik-pabrik wilayah Halmahera, seperti Harita dan Iwip. Karena itu, formula ini kita jaga agar hubungan industrial tetap harmonis dan perusahaan terus berjalan,” pungkasnya. (Red)

Komentar