LENTERA MALUT – Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, merespons sejumlah catatan dan kritik fraksi-fraksi DPRD Kota Ternate terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam agenda Paripurna pada Selasa, (10/11/2026).
Dalam jawabannya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Ternate ini menyoroti penguatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, pemerataan pembangunan, hingga pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Tauhid menyampaikan tanggapan tersebut sebagai bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD. Ia menegaskan, pemerintah daerah harus menyelaraskan arah kebijakan anggaran dengan RPJMD Kota Ternate 2025–2029 dan RKPD 2027, sekaligus menyesuaikan program pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
Menanggapi kritik Fraksi Gerindra mengenai penerapan agenda Asta Cita, Tauhid menyatakan pemerintah akan menyelaraskan prioritas nasional dengan kebutuhan daerah. Pemerintah mengarahkan program pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik.
Ia juga mengakui catatan Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat mengenai keterlambatan penyampaian RAPBD. Tauhid menyebut pemerintah akan mengevaluasi persoalan tersebut dengan memperkuat koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah agar tahapan penyusunan APBD berikutnya berjalan lebih tertib dan tepat waktu.
PAD dan efisiensi belanja menjadi perhatian
Sejumlah fraksi, yakni Demokrat, NasDem, PKB, PDI Perjuangan–Perindo, Golkar, serta Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat, mendorong pemerintah meningkatkan PAD. Tauhid sependapat bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan potensi perdagangan, jasa, pariwisata, perhotelan, restoran, parkir, dan pemanfaatan aset daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan peningkatan PAD sebagai alasan untuk menambah beban masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah akan memperbaiki pendataan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, memperkuat pengawasan, serta memanfaatkan teknologi informasi.
Tauhid menyebut pemerintah terus mendorong penggunaan aplikasi Ternate i-PAD dan pembayaran pajak maupun retribusi secara nontunai melalui QRIS. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ikut menggali potensi penerimaan yang sah sesuai tugas masing-masing, bukan hanya menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada instansi pengelola pendapatan.
Selain PAD, Tauhid menanggapi sorotan fraksi-fraksi terhadap belanja daerah. Ia menegaskan pemerintah perlu mengukur keberhasilan APBD dari manfaat program bagi masyarakat, bukan sekadar besarnya anggaran atau tingkat penyerapan. Karena itu, pemerintah akan mengendalikan belanja operasional dan mengarahkan belanja modal pada kebutuhan mendesak yang memberikan manfaat langsung.
Pemerataan wilayah kepulauan dan pelayanan dasar
Dalam tanggapannya, Tauhid turut menyoroti kebutuhan pembangunan di Kecamatan Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua. Ia menyatakan kondisi geografis Kota Ternate menuntut pemerintah memperhatikan konektivitas, transportasi, serta pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, drainase, penerangan jalan, dan infrastruktur pendukung ekonomi.
Pemerintah juga akan memperkuat program penanganan kemiskinan, stunting, dan pengangguran melalui kerja sama lintas OPD. Upaya tersebut mencakup peningkatan layanan dasar, ketepatan penerima bantuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan tenaga kerja, penguatan UMKM, serta perluasan akses pembiayaan.
Terkait belanja pegawai dan PPPK, Tauhid menyatakan pemerintah akan mengikuti ketentuan resmi pemerintah pusat mengenai status kepegawaian dan mekanisme pembiayaannya. Ia juga memastikan pemerintah tetap memperhatikan hak pegawai sekaligus menjaga ruang fiskal agar belanja aparatur tidak menghambat pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Mengenai penyertaan modal kepada BPRS Bahari Berkesan, pemerintah berkomitmen menjalankan investasi daerah sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tauhid berharap tambahan modal tersebut dapat memperluas akses pembiayaan masyarakat serta mendukung pengembangan UMKM di Kota Ternate.
Hibah dan kawasan cagar budaya
Tauhid juga menjawab perhatian fraksi-fraksi mengenai belanja hibah. Ia menegaskan pemerintah akan menyeleksi penerima hibah berdasarkan kepentingan daerah, prioritas pembangunan, persyaratan, dan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah juga akan membuka rincian peruntukan hibah dalam pembahasan bersama DPRD agar setiap alokasi memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, terkait penataan kawasan cagar budaya Benteng Oranje, Lapangan Ngara Lamo, dan Dodoku Ali, Tauhid menegaskan pemerintah harus menjaga kawasan tersebut sebagai bagian dari identitas dan warisan sejarah Kota Ternate.
“Pemanfaatan kawasan cagar budaya harus dilakukan secara tertib dan terencana, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi,” ujar Tauhid.
Ia menambahkan, pemerintah akan mengkaji usulan pembentukan Badan Pengelola Cagar Budaya Kota Ternate. Kajian tersebut akan mempertimbangkan aturan pelestarian cagar budaya, pengelolaan barang milik daerah, serta pembagian kewenangan dengan instansi terkait. (Red)
Komentar