LENTERA MALUT – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Ternate meminta Pemerintah Kota Ternate lebih serius menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Mulai dari pemerataan pembangunan wilayah kepulauan, kepastian pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penataan kawasan cagar budaya, hingga pembenahan pengelolaan sampah menjadi perhatian utama fraksi tersebut.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate, Tasman Balak, menyampaikan sejumlah catatan strategis itu saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (10/11/2026).
Tasman menegaskan, pemerintah tidak boleh sekadar menyusun anggaran untuk memenuhi kebutuhan administratif dan rutinitas organisasi perangkat daerah (OPD). Sebaliknya, pemerintah harus memastikan setiap alokasi anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia,” tegas Tasman.
Menurut Fraksi Gerindra, RAPBD 2027 juga harus menerjemahkan Delapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam program pembangunan daerah yang konkret, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah memberi perhatian pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur yang merata.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah segera membentuk dan mengaktifkan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Tasman menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar program strategis nasional tersebut berjalan optimal di Kota Ternate.
Soroti Pembiayaan PPPK dan Kemandirian Fiskal
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap kemampuan fiskal daerah, terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga keseimbangan belanja pegawai dengan belanja pembangunan.
Tasman meminta pemerintah tidak hanya menaikkan target PAD, tetapi juga memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, memperluas basis penerimaan, memperbarui pendataan wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat pengawasan.
Fraksi Gerindra turut mendorong optimalisasi potensi pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan penerangan jalan. Pemerintah juga perlu mengevaluasi potensi kebocoran penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat kecil.
Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra meminta pemerintah mengendalikan pengeluaran rutin dan administratif agar tidak menggerus anggaran pembangunan serta pelayanan publik.
“Setiap alokasi anggaran harus memiliki hubungan yang jelas antara besaran belanja, keluaran program, dan manfaat yang masyarakat terima,” ujar Tasman.
Persoalan pembiayaan PPPK juga menjadi salah satu sorotan penting. Fraksi Gerindra meminta pemerintah menghitung seluruh kewajiban pembayaran hak ASN, PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu secara cermat dalam RAPBD 2027.
Tasman meminta pemerintah menjelaskan proyeksi belanja pegawai serta strategi menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan aparatur dan anggaran pembangunan.
Pemerataan Pembangunan Wilayah Kepulauan Jadi Perhatian
Fraksi Gerindra juga mengingatkan pemerintah agar tidak memusatkan pembangunan hanya di kawasan perkotaan. Wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti membutuhkan perhatian serius, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar, transportasi laut, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, jaringan listrik, dan internet.
Tasman menilai pemerintah harus menghadirkan pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terluar Kota Ternate.
“Pembangunan Kota Ternate tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi harus mampu menghadirkan pemerataan manfaat pembangunan hingga ke wilayah terluar,” katanya.
Pada sektor kesehatan, Fraksi Gerindra secara khusus mendorong pemerintah menyediakan ambulans laut untuk wilayah Batang Dua, Moti, dan Hiri. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mempercepat akses masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan.
Sementara pada sektor pendidikan, pemerintah perlu memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak.
Minta Pemerintah Tertibkan Coffee Street dan Kawasan Cagar Budaya
Persoalan penataan UMKM, khususnya pedagang Coffee Street di kawasan Benteng Oranje dan Lapangan Ngaralamo, juga masuk dalam catatan Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra mendukung pertumbuhan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Namun, pemerintah harus mengatur aktivitas usaha agar tidak mengganggu ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, fungsi ruang publik, maupun kelestarian kawasan bersejarah.
Tasman meminta pemerintah memperjelas konsep penataan, legalitas perizinan, lokasi usaha, fasilitas pendukung, serta batas jam operasional pedagang.
“Kami mendukung keberadaan dan pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat, tetapi pertumbuhan usaha harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, ketertiban, dan kepentingan publik,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah segera membenahi tata kelola kawasan cagar budaya, terutama Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo, dan Dodoku Ali.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah membentuk badan pengelola cagar budaya yang independen dan akuntabel, merevisi kebijakan zonasi berdasarkan kajian teknis terbaru, serta mengevaluasi seluruh perizinan dan aktivitas usaha di kawasan tersebut.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah menertibkan dugaan penyalahgunaan kewenangan, praktik pungutan liar, dan aktivitas usaha yang tidak sesuai peruntukan.
Selain itu, Tasman menyoroti sejumlah persoalan fisik dan tata kelola kawasan bersejarah, termasuk perubahan detail bangunan di kawasan Pasar Melayu, penambahan bangunan toilet di sisi Museum Wallace, serta kejelasan status dan pengelolaan Museum Rempah.
Menurutnya, pemerintah harus menjaga warisan sejarah Kota Ternate dan tidak membiarkan kepentingan komersial mengalahkan upaya pelestarian cagar budaya.
Desak Modernisasi Pengelolaan TPA Buku Deru-Deru
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi Gerindra turut memberikan perhatian terhadap penanganan kebakaran di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Buku Deru-Deru.
Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah bersama petugas pemadam kebakaran, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
Namun, Tasman mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada penanganan kondisi darurat. Pemerintah harus menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
“Kami berharap keberhasilan penanganan kebakaran tersebut tidak hanya menjadi penyelesaian terhadap kondisi darurat, tetapi juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Ternate untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh,” demikian pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan Tasman.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah mengalokasikan anggaran memadai dalam APBD 2027 untuk memodernisasi pengelolaan TPA Buku Deru-Deru. Kebutuhan tersebut mencakup penyediaan alat berat, sarana pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas petugas, serta sistem pemantauan gas dan titik panas.
Fraksi Gerindra menilai persoalan sampah dan ancaman kebakaran TPA tidak hanya menyangkut tugas teknis Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan, kesehatan, dan kualitas lingkungan masyarakat.
Minta Pengawasan Anggaran Lebih Terbuka
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra kembali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pengelolaan APBD.
Tasman meminta pemerintah memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengadaan barang dan jasa, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
Fraksi Gerindra berharap pemerintah memberikan jawaban komprehensif terhadap seluruh catatan, pertanyaan, dan masukan yang telah mereka sampaikan dalam tahapan pembahasan RAPBD berikutnya.
“Pembahasan RAPBD harus mengedepankan kepentingan masyarakat, menjaga kesinambungan fiskal daerah, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate,” tutup Tasman. (Red)
Komentar