LENTERA MALUT – Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat DPRD Kota Ternate menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2027.
Fraksi ini menilai pemerintah daerah perlu memperbaiki ketepatan waktu penyampaian APBD, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Persatuan Bintang Amanat, Ridwan AR, menyampaikan sejumlah catatan kritis tersebut saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (10/11/2026).
Ridwan menegaskan, Pemerintah Kota Ternate harus mematuhi siklus penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, keterlambatan penyampaian dokumen anggaran berpotensi mengganggu tahapan pembahasan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya menyampaikan rancangan APBD 2027 paling lambat pada minggu kedua September 2026. Namun, Wali Kota Ternate baru menyerahkan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tersebut pada 9 November 2026.
“Sudah enam kali tahun anggaran, Pemerintah Kota Ternate selalu tidak menaati siklus penyampaian APBD. Bahkan, APBD Tahun Anggaran 2027 baru disampaikan pada 9 November 2026,” tegas Ridwan dalam penyampaian pandangan umum fraksi.
Ia meminta pemerintah kota lebih disiplin mengikuti tahapan dan jadwal penyusunan anggaran. Ridwan juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
Soroti Ketergantungan Fiskal dan Kebocoran PAD
Selain persoalan waktu penyampaian, Fraksi Persatuan Bintang Amanat juga menyoroti struktur pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027.
Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan wali kota, pemerintah merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp1,064 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp167,819 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp888,756 miliar.
Fraksi menilai komposisi tersebut memperlihatkan tingginya ketergantungan fiskal Kota Ternate terhadap pemerintah pusat dan transfer antardaerah.
Karena itu, Ridwan mendorong pemerintah kota memperkuat sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi secara adil.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membebankan peningkatan target PAD kepada masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kenaikan tarif yang memberatkan.
“Penambahan target PAD harus dicapai melalui pemutakhiran basis data objek pajak baru dan penguatan penagihan terhadap objek pajak yang sudah ada, bukan dengan menaikkan tarif yang memberatkan masyarakat kecil atau pelaku UMKM,” ungkapnya.
Ridwan juga meminta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ternate mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi.
Menurutnya, penerapan sistem pembayaran nontunai atau e-tax dan e-retribusi pada sektor parkir, pasar, dan pelabuhan dapat mempersempit peluang kebocoran pendapatan daerah.
Fraksi juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil, terutama OPD yang realisasi penerimaan retribusinya masih berfluktuasi atau berada di bawah target.
Belanja Operasi Terlalu Besar, Infrastruktur Kepulauan Jadi Perhatian
Catatan lain yang menjadi perhatian Fraksi Persatuan Bintang Amanat adalah komposisi belanja daerah dalam rancangan APBD 2027.
Pemerintah Kota Ternate merencanakan belanja daerah sebesar Rp1,061 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp962,342 miliar, belanja modal Rp79,514 miliar, serta belanja tidak terduga Rp20 miliar.
Fraksi menilai dominasi belanja operasi yang mencapai sekitar 90 persen dari total belanja perlu mendapatkan perhatian serius. Sebaliknya, porsi belanja modal yang jauh lebih kecil harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan.
Ridwan meminta pemerintah memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan efisiensi belanja pegawai dan belanja barang serta jasa agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur.
“Besarnya porsi belanja operasi dibandingkan belanja modal harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Ternate. Kami mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas belanja agar anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” demikian catatan Fraksi Persatuan Bintang Amanat dalam pandangan umumnya.
Fraksi juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Ridwan secara khusus menyebut Kecamatan Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti, dan Pulau Batang Dua sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Menurut Fraksi, pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pelayanan publik yang setara dengan masyarakat di pusat kota.
Minta Anggaran Prioritaskan Kebutuhan Mendesak
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Persatuan Bintang Amanat turut meminta pemerintah mengarahkan alokasi anggaran setiap perangkat daerah secara proporsional.
Fraksi menekankan agar pemerintah mendahulukan program dan kegiatan yang bersifat urgen serta mendesak, terutama program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Fraksi meminta Pemerintah Kota Ternate bersama pihak Kesultanan Ternate memberikan perhatian terhadap pemanfaatan kawasan cagar budaya, khususnya Benteng Oranje, Lapangan Ngara Lamo, dan kawasan Dodoku Ali.
Ridwan menilai pemerintah perlu menertibkan pemanfaatan kawasan tersebut dengan tetap memperhatikan statusnya sebagai bagian dari kawasan bersejarah dan tanah Kesultanan Ternate.
Fraksi juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terperinci mengenai rencana penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,281 miliar. Pemerintah perlu memastikan setiap sumber penerimaan memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum pada kemudian hari.
Di sisi pembiayaan daerah, rancangan APBD 2027 mencatat surplus Rp3 miliar. Pemerintah merencanakan penggunaan surplus tersebut untuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Ternate.
Menutup pandangan umum, Ridwan meminta Pemerintah Kota Ternate dan DPRD mengkaji seluruh komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara cermat sebelum memasuki pembahasan lanjutan.
“Fraksi kami meminta perhatian Pemerintah Kota Ternate dan DPRD agar mengkaji secara matang rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, baik terkait pendapatandaerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah,” pungkasnya. (Red)
Komentar