LENTERA MALUT — KPU Kota Ternate mulai memperkuat pemutakhiran data partai politik menjelang Pemilu 2029. Salah satu perhatian utama KPU yakni memastikan struktur kepengurusan, keanggotaan, kantor tetap, serta keterwakilan perempuan minimal 30 persen terpenuhi.
Ketua KPU Kota Ternate, M. Zen A. Karim, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan KPU RI Nomor 658 tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
“Kehadiran jajaran KPU Kota Ternate bertujuan menyukseskan agenda pemutakhiran data partai politik menjelang Pemilu 2029,” kata Zen.
Divisi Teknis KPU Kota Ternate, Sulfi Majid, menjelaskan koordinasi dengan partai politik juga menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 878 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester Kedua Tahun 2026.
Sulfi mengatakan KPU memeriksa empat aspek utama, yakni struktur kepengurusan DPC, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, data keanggotaan, dan keberadaan kantor tetap. Pengurus partai juga harus memperbarui data anggota yang pindah partai, mengundurkan diri, atau meninggal dunia.
“Kami perlu memastikan datanya betul-betul valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
KPU juga memastikan kesesuaian alamat kantor tetap DPC Gerindra Kota Ternate di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah. Seluruh dokumen persyaratan harus pengurus unggah melalui SIPOL. Proses pemutakhiran data semester kedua berlangsung hingga tiga hari kerja sebelum akhir Desember 2026.
Ketua DPC Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menilai langkah KPU membantu partai memastikan seluruh data kepengurusan dan keanggotaan sesuai kondisi terbaru di lapangan.
“Pada prinsipnya kami sebagai partai politik, khususnya Partai Gerindra, sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Ini bentuk tanggung jawab KPU untuk mengingatkan kami sebagai partai di tingkat DPC,” kata Jamian.
Jamian mengatakan DPC Gerindra juga memberi perhatian khusus terhadap ketentuan keterwakilan perempuan. Ia memastikan partainya telah menyesuaikan struktur kepengurusan dengan arahan DPP Partai Gerindra.
“Di DPC Gerindra Kota Ternate, hal itu menjadi syarat mutlak yang disampaikan pengurus DPP. Dalam revisi kepengurusan, kami sudah mempertimbangkan itu semaksimal mungkin dan insya Allah Partai Gerindra di Kota Ternate memenuhi syarat 30 persen kepengurusan perempuan,” pungkasnya. (Red)
Komentar