Maba– Bagian Umum dan Protokoler serta Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Pemkab Haltim) dinilai buruk terkait pelayanan informasi. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat peran penting kedua bagian ini dalam mengelola komunikasi antara pemerintah dengan media dan masyarakat.
Sebagai bukti dari ketertutupan tersebut, sejumlah agenda penting Pemerintah Kabupaten, terutama yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Ubaid Anjas, terkesan sengaja disembunyikan. Salah satunya adalah tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati menjelang pelantikan periode kedua. Proses ini bahkan sulit diakses oleh awak media yang ingin memberitakan peristiwa penting tersebut.
Kondisi ini kontras dengan kabupaten lain, di mana Bupati dan Wakil Bupati terpilih terus dipublikasikan kepada media melalui bagian protokoler dan humas yang terkait. Di daerah lain, kegiatan pemerintahan serta persiapan pelantikan dijadikan agenda terbuka yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halmahera Timur, Muhammad Kabir, mengakui bahwa selama kepemimpinan Ubaid Anjas, wartawan sangat kesulitan untuk memperoleh informasi terkait kegiatan pemerintahan, terutama yang di luar kota. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan media sangat minim dan terkesan tidak transparan.
“Saat ada kegiatan pemerintah yang berlangsung di luar kota, para wartawan di Haltim sering kali kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas. Kinerja Bagian Umum dan Protokoler yang dipimpin oleh Zulkifli serta Bagian Humas dan Dokumentasi yang dipimpin oleh Yusuf Talib sangat perlu dievaluasi,” ujar Kabir.
Dia menambahkan, bahwa selama ini media hanya mendapatkan informasi terbatas, bahkan dalam situasi tertentu, akses informasi terkesan tertutup. Kabir menyarankan agar kedua bagian tersebut lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) staf mereka, terutama dalam hal pembuatan rilis informasi, sehingga dapat memudahkan awak media untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu.
“Hal ini sangat penting untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan. Jika media diberi akses yang lebih mudah, tentu informasi yang lebih baik juga bisa sampai ke masyarakat,” tambahnya.
Menurut Kabir, transparansi informasi adalah salah satu kunci utama bagi pembangunan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya informasi yang jelas, masyarakat akan merasa terisolasi dan tidak tahu perkembangan terkini terkait kebijakan pemerintah daerah.
Di sisi lain, masyarakat sangat mengharapkan agar Pemkab Haltim segera memperbaiki kinerja Bagian Umum, Protokoler, serta Humas, guna menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan media. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui segala aktivitas pemerintahan yang penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik.
Ia berharap agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan media dalam hal akses informasi. “Jika kedua bagian ini dapat bekerja lebih profesional dan terbuka, maka citra pemerintah daerah akan semakin positif di mata masyarakat,” tandasnya
