LENTERA MALUT — Upaya menekan angka stunting di Provinsi Maluku Utara memang menunjukkan hasil. Namun, di balik tren penurunan tersebut, tersimpan persoalan serius yang belum sepenuhnya teratasi.
Dalam enam tahun terakhir, prevalensi stunting di Maluku Utara turun dari 31,4 persen pada 2018 menjadi 23,2 persen pada 2024. Penurunan sebesar 8,2 poin persentase ini terlihat menggembirakan di permukaan. Sayangnya, laju penurunannya dinilai masih lambat—hanya sekitar 1,4 poin per tahun—dan belum cukup untuk memberikan dampak signifikan.
Data yang dirilis pemerintah melalui laman stunting.go.id dan dikutip pada Senin (30/3/2026) mengungkapkan bahwa saat ini masih ada sekitar 27.249 balita yang mengalami stunting. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan gizi kronis pada anak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi daerah.
Secara wilayah, seluruh 10 kabupaten/kota di Maluku Utara memang mencatat tren penurunan. Namun, ketimpangan masih terlihat jelas. Setidaknya masih ada satu daerah dengan prevalensi di atas 30 persen, sementara daerah lain berada di kategori sedang. Artinya, beban stunting belum tertangani secara merata.
Dari sisi anggaran, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan dana yang cukup proporsional untuk penanganan stunting pada 2024 dan 2025, terutama untuk intervensi spesifik. Namun, persoalan muncul pada realisasi di lapangan. Serapan anggaran masih jauh dari optimal, dengan kesenjangan yang mencolok, mulai dari hanya 8,2 persen hingga mencapai 97,6 persen.
Layanan Dasar Belum Maksimal
Masalah stunting di Maluku Utara juga erat kaitannya dengan belum optimalnya layanan dasar bagi ibu dan anak. Sejumlah indikator penting masih belum mencapai target, seperti pemeriksaan kehamilan minimal enam kali, konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, hingga pemberian makanan tambahan.
Selain itu, cakupan layanan bagi anak juga masih menjadi sorotan. Mulai dari inisiasi menyusu dini, imunisasi dasar lengkap, hingga pola makan bergizi pada anak usia 6–23 bulan yang belum merata. Bahkan, pencegahan penyakit infeksi seperti ISPA pada balita juga masih menjadi tantangan.
Data juga menunjukkan bahwa risiko stunting meningkat seiring bertambahnya usia anak. Prevalensi tertinggi terjadi pada kelompok usia 12–23 bulan (28,4 persen), diikuti usia 24–35 bulan (28,2 persen). Fakta ini menegaskan bahwa periode setelah bayi berusia satu tahun merupakan fase paling rentan.
Butuh Percepatan dan Konsistensi
Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya penanganan stunting tidak bisa berjalan biasa-biasa saja. Penurunan yang stagnan menunjukkan perlunya percepatan kinerja, penguatan pengawasan, serta pemerataan intervensi di seluruh wilayah.
Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran juga harus ditingkatkan agar benar-benar berdampak pada penurunan kasus di lapangan. Intervensi pun perlu difokuskan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, periode emas yang dikenal sebagai 1.000 hari pertama kehidupan.
Tanpa langkah yang lebih agresif dan terarah, puluhan ribu balita di Maluku Utara berisiko terus terjebak dalam lingkaran stunting yang bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga masa depan generasi.
