LENTERA MALUT – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate memberikan sorotan sekaligus solusi strategis kepada Pemerintah Kota Ternate dalam agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025 Wali Kota Ternate
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (24/6/2026) di Gedung DPRD, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate, Zulfikri Andili, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih serius memperkuat struktur APBD agar semakin sehat, efektif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Zulfikri menyoroti kinerja 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate yang dinilai belum mampu mengeksekusi kewenangan secara maksimal.
Menurutnya, target pendapatan yang ditargetkan pemerintah selama ini belum berbanding lurus dengan realitas data potensi yang tersedia di lapangan.
“Kami melihat daerah belum melaksanakan kewenangan ini secara maksimal. Target yang dibebankan kepada 15 OPD pengelola PAD belum tercapai secara optimal karena adanya ketimpangan antara target yang ditetapkan dengan basis data potensi riil, salah satu contoh nyatanya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” ujar Zulfikri di hadapan Sidang Dewan yang dihadiri Wali Kota dan Pimpinan DPRD Ternate
Fraksi Gerindra menilai, data potensi pajak yang tidak terdata dengan baik menjadi faktor utama yang menghambat laju pendapatan daerah.
Sebagai langkah solutif, Zulfikri mengusulkan agar Wali Kota Ternate memprioritaskan alokasi anggaran kepada OPD teknis, khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate dalam bentuk program kegiatan sensus PBB berskala besar serta pemetaan sumber-sumber pendapatan lain yang selama ini telantar.
Langkah ini dinilai mendesak demi mengoptimalisasi amanah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang memberikan kewenangan 11 jenis pajak serta berbagai jenis retribusi dan perizinan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Tidak hanya dari sektor pendapatan, Fraksi Gerindra juga memberikan sorotan terhadap penyerapan anggaran program kegiatan Pemkot Ternate sepanjang tahun 2025 yang belum sepenuhnya menyentuh skala prioritas yang sifatnya darurat (urgen) bagi hajat hidup masyarakat.
“Ke depan, kami meminta pemerintah daerah mengutamakan skala prioritas yang jelas, yang sudah tergambar dan tertuang dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Ternate. Program prioritas di masing-masing OPD harus dievaluasi total agar benar-benar menopang PAD, seperti validasi data PBB dan optimalisasi potensi daerah lainnya,” pungkasnya.
Sidang paripurna LPP APBD 2025 ini ditutup dengan penyerahan berkas pandangan umum fraksi kepada pimpinan sidang untuk ditindaklanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate. (Red)
Komentar