LENTERA MALUT – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate mulai mematangkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas tren penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan akan memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Untuk memastikan target PAD lebih realistis dan terukur, Banggar menggelar rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan, Kamis (6/8/2026).
Rapat tersebut menghadirkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, mengatakan rapat tersebut bertujuan menyinkronkan data sekaligus memetakan potensi riil yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah pada 2027. Banggar, kata dia, ingin memastikan setiap target PAD disusun berdasarkan potensi yang benar-benar dapat dicapai.
“Banggar memanggil OPD pengelola PAD untuk mendapatkan informasi yang lebih detail agar target-target PAD tahun 2027 sesuai dengan potensi yang benar-benar ada, sehingga pencapaiannya bisa maksimal,”ujar Rusdi.
Ia menegaskan, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan yang harus dijawab dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Ternate perlu lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Pemerintah daerah harus memaksimalkan PAD di daerah masing-masing. Kami di Banggar meminta pemerintah mencari solusi agar pendapatan asli daerah dapat terus meningkat,” katanya.
Selain membahas target pendapatan, Banggar juga menyoroti usulan BP2RD terkait penguatan sistem digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi. Menurut Rusdi, digitalisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Ia menegaskan DPRD siap mendukung pengadaan infrastruktur digital sepanjang kebutuhannya rasional dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD.
“Kalau memang dibutuhkan dan rasional, tentu kami mendukung. Infrastruktur digital maupun perangkat pendukung lainnya harus dipenuhi karena akan berkontribusi terhadap peningkatan PAD,”tegasnya.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 akan berlanjut pada tahap pembicaraan tingkat I bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dijadwalkan berlangsung pada 13–14 Agustus 2026. Tahapan tersebut menjadi momentum untuk menyepakati target PAD dan arah kebijakan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027. (Red)
Komentar