LENTERA MALUT – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara bergerak cepat memperkuat penanganan dampak bencana alam di wilayahnya. Lembaga ini menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Urusan Perumahan dan Relokasi Rumah Korban Bencana di Kota Ternate pada Kamis (23/07/2026).
Melalui forum strategis ini, Disperkim Maluku Utara bertujuan menajamkan Indeks Kinerja Utama (IKU) serta memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) khusus bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Kepala Disperkim Maluku Utara, Musyrifah Alhadar, membuka langsung kegiatan ini. Forum penting tersebut juga menghadirkan perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Biro Organisasi Setda Maluku Utara.
Usai pembukaan, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Maluku Utara, Rio Wisnu Hartanto, menjelaskan rincian target kerja dinasnya kepada awak media. Rio menegaskan bahwa instansinya saat ini memfokuskan urusan wajib pada dua jenis SPM utama.
“Kami fokus menjalankan sinkronisasi untuk Standar Pelayanan Minimal. Disperkim memiliki dua agenda SPM wajib, yaitu rehabilitasi rumah korban bencana dan program relokasi rumah dari pemerintah,” ujar Rio.
Rio menambahkan bahwa pihaknya kini tengah menjalankan kedua program tersebut secara bersamaan di lapangan. Untuk menyukseskan program ini, Disperkim sangat membutuhkan sinkronisasi data yang akurat dengan pemerintah kabupaten dan kota selaku pihak yang paling memahami kondisi riil serta kebutuhan penanganan bencana di daerah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Rio juga membeberkan salah satu proyek relokasi yang sedang berjalan di Sidangoli Dehe. Penanganan ini berawal dari kunjungan langsung Ibu Gubernur yang melihat keprihatinan warga pesisir yang tinggal di atas air dengan kondisi rumah tidak layak serta rawan ancaman tsunami.
“Ibu Gubernur melihat langsung kondisi masyarakat di sana dan memutuskan perlunya relokasi agar warga bisa tinggal di lahan yang jauh lebih aman,” jelas Rio.
Saat ini, pihak kontraktor sedang membangun 12 unit rumah baru di lokasi aman tersebut dan prosesnya sudah memasuki tahap pembuatan rangka atap. Untuk mendanai seluruh program ini, Disperkim Maluku Utara menggunakan skema anggaran kolaboratif. Pihak dinas menggunakan dana BPBD untuk program rehabilitasi rumah korban bencana, sedangkan untuk proyek relokasi warga Sidangoli Dehe, mereka memanfaatkan dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BNI.
Mengingat tingginya potensi bencana hidrometeorologi di Maluku Utara, Disperkim sengaja melibatkan BMKG dan BPBD dalam rakor kali ini. Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk menyatukan data kebencanaan, terutama pasca-peristiwa banjir yang sempat melanda wilayah Ruang dan Kecamatan Ibu baru-baru ini.
Rio menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat krusial karena SPM merupakan urusan wajib pemerintah yang harus mendapatkan prioritas utama. Pihak BPBD perlu mengetahui kebutuhan dukungan Disperkim agar eksekusi pelayanan di lapangan berjalan tanpa hambatan. (Red)
Komentar