LENTERA MALUT — Ketegangan antara warga dan perusahaan tambang kembali memanas. Di tengah aksi blokade yang dilakukan masyarakat di sekitar wilayah operasional, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) angkat suara dan melontarkan kritik keras terhadap PT Harita Group.
DPP IMM menilai konflik yang terjadi bukan sekadar persoalan lapangan, melainkan cerminan dari lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Mereka menuding perusahaan telah bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak warga.
Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat DPP IMM, Cilfan Jaguna, menegaskan bahwa aksi masyarakat tidak bisa serta-merta diposisikan sebagai tindakan melawan hukum.
“Jangan ada klaim sepihak yang menyebut tindakan masyarakat sebagai kejahatan. Itu bentuk penyesatan opini. Yang harus dilihat adalah akar persoalan dan hak-hak masyarakat yang selama ini diabaikan,” tegas Cilfan dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Ia menilai konflik berkepanjangan ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan tidak berjalan maksimal. Padahal, investasi berskala besar semestinya memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga lokal.
“Investasi tidak boleh hadir sebagai tekanan. Harusnya membawa manfaat, bukan justru memicu konflik,” ujarnya.
Sebagai bentuk sikap tegas, DPP IMM mengeluarkan ultimatum kepada perusahaan dan pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut secara adil dan transparan. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, IMM mengancam akan membawa isu ini ke level nasional.
“Kami akan berdiri di garis depan membela kepentingan rakyat. Jika tidak ada penyelesaian, kami siap mengkonsolidasikan gerakan hingga aksi nasional,” katanya.
Selain itu, DPP IMM juga menuntut agar segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat dihentikan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Keberpihakan kami jelas, bersama rakyat. Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat. Investasi harus berjalan dengan prinsip keadilan,” pungkasnya.(Red)
