LENTERA MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 sebagai titik awal penguatan sektor pendidikan. Bertempat di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut di Sofifi, Sabtu (2/5/2026), Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meluncurkan sejumlah program strategis yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses pendidikan di wilayah kepulauan.
Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah pembibitan sekolah kedinasan. Program ini dirancang untuk mencetak aparatur sipil negara (ASN) profesional dari putra-putri terbaik Maluku Utara, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi daerah untuk menembus institusi pendidikan kedinasan nasional.
“Kita meluncurkan program pembibitan sekolah kedinasan untuk mencetak ASN profesional dari putra-putri terbaik Maluku Utara,” ujar Sherly dalam sambutannya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Malut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan ternama, seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Ke depan, kerja sama tersebut akan terus diperluas dengan berbagai institusi lainnya yang masih dalam tahap penjajakan.
Skema pembiayaan program ini dilakukan secara kolaboratif, dengan komposisi 60 persen ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 40 persen oleh pihak terkait. Kuota peserta pun dibatasi, sehingga seleksi akan dilakukan secara ketat setiap tahunnya.
“Setiap tahun kita akan memilih putra-putri terbaik Maluku Utara agar ke depan mereka bisa mengisi berbagai posisi kedinasan di tingkat nasional,” tambahnya.
Selain program kedinasan, Pemprov Maluku Utara juga menghadirkan solusi bagi keterbatasan akses pendidikan di wilayah kepulauan melalui program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Program ini ditujukan bagi daerah yang belum memiliki fasilitas sekolah menengah atas (SMA).
Pada tahap awal, PJJ akan diterapkan di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Melalui skema ini, siswa tetap terdaftar di sekolah induk terdekat, namun dapat mengikuti proses pembelajaran dari wilayah masing-masing secara daring maupun tatap muka terbatas.
Pemerintah juga akan menyiapkan dukungan infrastruktur, termasuk perangkat komputer, serta memanfaatkan fasilitas sekolah yang telah ada sebagai pusat kegiatan belajar. Selain itu, guru dari sekolah induk dijadwalkan melakukan kunjungan langsung beberapa hari dalam sepekan guna memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga.
“Akan ada kunjungan guru dari sekolah induk untuk memberikan pembelajaran secara langsung, sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga,” jelas Sherly.
Program ini diharapkan menjadi solusi bagi siswa di daerah terpencil agar tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA tanpa harus meninggalkan daerah asal mereka.
Di sisi lain, Pemprov Maluku Utara juga melanjutkan program beasiswa bagi 1.000 siswa dengan mekanisme baru yang lebih terintegrasi secara digital. Proses pendaftaran, seleksi, hingga verifikasi dilakukan langsung melalui sekolah masing-masing menggunakan sistem daring.
Program beasiswa ini menyasar siswa dari kelompok ekonomi desil 1 hingga 5 dan dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan pendidikan di 28 perguruan tinggi berakreditasi B di Maluku Utara.
Peluncuran berbagai program tersebut turut disaksikan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Dikbud Malut Abubakar Abdullah, unsur Forkopimda, para guru, serta ratusan siswa.
Melalui berbagai terobosan ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata, tanpa terhalang oleh kondisi geografis wilayah kepulauan. (Red)
