LENTERA MALUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI Dapil Maluku Utara (Malut) Hasby Yusuf, mengungkapkan kecaman keras terhadap perusahaan tambang yang beroperasi secara sembarangan di wilayah Malut.
Menurut senator Malut ini, aktivitas perusahaan-perusahaan seperti PT IWIP yang diduga mencemarkan Sungai Sagea di Halmahera Tengah, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal.
Hasby juga menyebutkan, selain itu PT Ara dan Jas, serta PT Priven di Buli Halmahera Timur juga menjadi sorotan karena dampak negatif terhadap lingkungan.
Hasby mengingatkan bahwa tanah adalah sumber kehidupan. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk bekerja sama demi kesejahteraan rakyat.
“Kita harus pastikan rakyat kita makmur dan sejahtera dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Bukan sebaliknya, rakyat makin menderita,” tegasnya di Ternate Rabu, (23/4/2025) dalam pernyataan kepada media.
Menurut Hasby, hak atas tanah telah diatur dalam konstitusi, di mana kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Apakah pesan konstitusi ini kurang jelas bagi penguasa republik ini?” tanyanya. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin kemerdekaan Indonesia bisa berarti jika masyarakat penduduk asli setempat justru dijadikan korban eksploitasi oleh investasi yang tidak bertanggung jawab. (Red)
