LENTERA MALUT — Anggota DPRD Kota Ternate Dapil I Kecamatan Ternate Tengah, Jamian Kolengsusu, memanfaatkan reses masa persidangan II tahun 2026 untuk menyerap langsung aspirasi para pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) Kota Ternate.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Grand Majang Hotel Ternate, Senin (11/5/2026), itu berlangsung hangat dan penuh masukan-masukan soal masa depan koperasi di daerah.
Reses tersebut turut hadir Kepala Dinas Koperasi Kota Ternate Chaerul Saleh Arif, Anggota DPD RI asal Maluku Utara Hasby Yusuf, Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi, serta perwakilan Kodim 1501/Ternate.
Dalam forum itu, Jamian menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal anggota dewan, melainkan ruang untuk mendengar langsung persoalan masyarakat.
“Reses adalah momentum bagi kami untuk turun langsung dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu saya berharap pengurus Koperasi Merah Putih menyampaikan seluruh persoalan dan aspirasi secara terbuka,” ujar Jamian.
Ia mengungkapkan, persoalan lahan menjadi isu paling krusial pengurus koperasi merah putih di Kota Ternate. Menurutnya, semangat para pengurus untuk mempercepat pembangunan koperasi sangat tinggi, namun terbentur berbagai kendala regulasi dan kondisi lapangan.
“Saya melihat antusias pengurus koperasi luar biasa. Mereka ingin koperasi cepat berkembang, tetapi terbentur aturan dan kondisi teknis lapangan. Contohnya syarat lahan 20×30 meter, sementara Kota Ternate sangat sulit mendapatkan lahan dengan ukuran seperti itu,” katanya.
Karena itu, Jamian sengaja memfokuskan reses kali ini untuk membahas persoalan koperasi merah putih yang kemudian menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
Jamian juga berharap kehadiran Anggota DPD RI Hasby Yusuf dapat membantu mendorong persoalan tersebut hingga ke tingkat kementerian.
“Makanya saya sangat bersyukur Pak Hasby Yusuf hadir langsung. Harapan kami, persoalan yang menjadi kegelisahan pengurus koperasi bisa ada dorongan senator sampai ke kementerian,” tambahnya.
Selain persoalan regulasi, para pengurus koperasi juga mengeluhkan pembayaran lahan yang belum terselesaikan. Sejumlah lahan koperasi disebut sudah tersedia, namun pembayarannya masih menggunakan dana pribadi maupun pihak ketiga sehingga statusnya belum sepenuhnya aman untuk dimanfaatkan.
“Sebagian besar lahan sebenarnya sudah ada, hanya saja proses pelunasannya belum tuntas. Ini yang membuat koperasi belum bisa bergerak maksimal,” ungkap salah satu pengurus koperasi dalam forum tersebut.
Jamian menilai, persoalan tersebut tidak boleh menggantung sampai berlarut-larut karena koperasi memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Setelah reses ini kita harus punya titik terang. Apa saja kendala di lapangan harus kita petakan supaya bisa diperjuangkan bersama,” tegas politisi Gerindra itu.
Sementara itu, Anggota DPD RI Hasby Yusuf memastikan akan membawa berbagai aspirasi tersebut sebagai bahan pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya terkait pengembangan koperasi merah putih daerah.
Menurut Hasby, koperasi harus mendapat dukungan penuh karena menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di tingkat bawah. (Red)
