LENTERA MALUT – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Wali Kota, M. Tauhid Soleman, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Ternate, Rabu (4/3/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, dan dihadiri Wakil Wali Kota Nasri Abubakar, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat, serta lurah.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota menyoroti dua indikator strategis yang mengalami kenaikan pada 2025, yakni tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin.
Tingkat pengangguran terbuka di Kota Ternate tercatat sebesar 6,92 persen, meningkat dari 6,42 persen pada 2024. Sementara itu, angka kemiskinan naik dari 3,14 persen menjadi 3,34 persen.
Menurut Wali Kota, kenaikan angka pengangguran dipengaruhi oleh bertambahnya angkatan kerja baru, terutama lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi yang terus meningkat setiap tahun.
“Ini menunjukkan akses pendidikan yang semakin baik dan kualitas sumber daya manusia yang meningkat. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah mampu mempercepat penciptaan lapangan kerja produktif yang sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi turut berdampak pada daya serap tenaga kerja. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Ternate tercatat sebesar 6,50 persen, menurun dibandingkan 8,85 persen pada 2024. Kondisi tersebut memengaruhi kemampuan dunia usaha dalam melakukan ekspansi dan membuka lapangan pekerjaan.
Menurutnya, situasi ini tidak hanya dipengaruhi faktor internal daerah, tetapi juga dinamika ekonomi nasional dan global yang berdampak pada investasi dan aktivitas usaha.
Terkait kenaikan angka kemiskinan menjadi 3,34 persen, Wali Kota menegaskan bahwa secara umum tingkat kemiskinan di Kota Ternate masih tergolong rendah dan relatif terkendali. Kenaikan tersebut dinilai bersifat fluktuatif dan sensitif terhadap perubahan garis kemiskinan, inflasi sejumlah komoditas, serta pergeseran kelompok masyarakat yang berada di sekitar ambang batas kemiskinan.
Ia menekankan bahwa persoalan pengangguran dan kemiskinan merupakan agenda strategis daerah yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, baik dalam fungsi penganggaran maupun pengawasan.
“Kami mengajak DPRD untuk bersama-sama memastikan arah kebijakan fiskal ke depan semakin fokus pada penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor produktif, serta percepatan penurunan kemiskinan,” katanya.
Wali Kota optimistis, melalui kolaborasi yang solid dan pelaksanaan RPJMD 2025–2029 secara konsisten, tren kenaikan tersebut dapat dikendalikan dan secara bertahap ditekan pada tahun-tahun mendatang.
Selain memaparkan kondisi sosial ekonomi, Wali Kota juga menyampaikan kinerja keuangan daerah tahun 2025. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp926,80 miliar atau 83,12 persen dari target Rp1,11 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp132,72 miliar atau 82,11 persen dari target, pendapatan transfer Rp794,08 miliar atau 83,90 persen dari target, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yang tidak terealisasi dari target Rp6,94 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp925,41 miliar atau 83,07 persen dari target Rp1,11 triliun. Belanja operasional terealisasi Rp816,24 miliar atau 82,81 persen, belanja modal Rp106,55 miliar atau 85,93 persen, serta belanja tidak terduga Rp2,61 miliar atau 61,50 persen.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Red)
