LENTERA MALUT – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia memperkuat strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara yang digelar di Hotel Bela, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan strategis bertema “Perkembangan Inflasi Terkini dan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Upaya Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Idul Adha serta Percepatan Realisasi Program Elektronifikasi Daerah” itu dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila.
HLM tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam paparannya, Handi Susila menjelaskan bahwa inflasi Maluku Utara pada April 2026 tercatat sebesar 0,80 persen month to month (mtm), meningkat dibanding Maret 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,54 persen.
Kenaikan inflasi terutama terjadi di Ternate dengan angka mencapai 0,94 persen (mtm), dipicu kenaikan harga avtur yang berdampak pada sektor transportasi serta meningkatnya biaya penyediaan makanan dan minuman.
Menurut Handi, periode Idul Adha secara historis menjadi fase rawan inflasi karena lonjakan permintaan terhadap sejumlah komoditas strategis seperti ikan segar, cabai rawit, beras, hingga angkutan udara, terutama saat musim haji dan wisuda.
Karena itu, TPID Maluku Utara meluncurkan program unggulan bertajuk “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi” sebagai strategi pengendalian harga berbasis ketahanan pangan lokal.
Program tersebut menitikberatkan intervensi dari hulu hingga hilir. Dari sisi produksi, pemerintah mendorong gerakan RINDANG BERSERI atau Tanam Rica dan Kangkung di pekarangan rumah, modernisasi sarana pertanian dan perikanan, hingga penerapan digital farming dan fishery bagi petani serta nelayan.
Sementara dari sisi hilir, intervensi dilakukan melalui penguatan Kios Sigap Pangan, optimalisasi distribusi antar-daerah, hingga memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyerap hasil produksi masyarakat.
Gubernur Sherly Tjoanda dalam arahannya menegaskan pentingnya transformasi ekonomi pangan dari ketergantungan pasokan luar menuju kemandirian produksi lokal.
Ia bahkan menargetkan pembukaan 10 ribu hektare sawah baru dan swasembada telur pada 2026. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperluas kapasitas cold storage dan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan guna menjaga stabilitas harga komoditas perikanan.
Tak hanya fokus pada inflasi pangan, TP2DD Maluku Utara juga mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Beberapa langkah strategis yang disepakati antara lain percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), perluasan pembayaran digital berbasis QRIS untuk pajak dan retribusi daerah, hingga penerapan QRIS TAP pada sektor transportasi umum, pariwisata, dan pusat keramaian.
Pemerintah daerah juga akan memetakan wilayah blank spot serta memperkuat infrastruktur jaringan telekomunikasi, khususnya di pasar-pasar tradisional agar transformasi digital dapat berjalan lebih merata.
Selain itu, masing-masing daerah didorong menghadirkan inovasi digital sesuai potensi unggulan wilayah sekaligus memperluas edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat.
Melalui sinergi TPID dan TP2DD tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap stabilitas harga tetap terjaga menjelang Idul Adha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. (Red)
