LENTERA MALUT – Gelombang protes besar mengguncang Kota Ternate pada Senin sore (15/6/2026). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Barisan Rakyat Menggugat (KOBAR) dan BEM Universitas Khairun (Unkhair) mengepung Kantor Wali Kota Ternate.
Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap rentetan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mencekik rakyat kecil.
Aksi massa yang berlangsung dinamis ini sempat memanas. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat Kepolisian dan Satpol PP yang membentengi gedung kantor Wali Kota. Di tengah ketegangan, massa membakar ban bekas sebagai simbol matinya keadilan, sambil mengacungkan flayer berisi kecaman terhadap kebijakan Jakarta.
Koordinator aksi dari kelompok Cipayung Plus, Fajar Djulhijan, mengecam keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Pertamax (RON 92) secara drastis dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni lalu.
Meski pemerintah berdalih kenaikan ini hanya menyasar BBM non-subsidi akibat gejolak global, mahasiswa menemukan fakta pahit di lapangan: Pertalite justru mendadak langka di Kota Ternate.
“Pemerintah secara tidak langsung memaksa sopir angkot, tukang ojek, dan nelayan membeli Pertamax karena Pertalite sengaja mereka langkahkan,” tegas Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku Utara (Malut) itu.
Mahasiswa juga menguliti program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih menyejahterakan anak-anak, program yang menelan anggaran Rp1,5 triliun per hari ini justru memotong dana transfer pusat ke daerah secara drastis.
Dampaknya langsung memukul fasilitas publik di daerah. Mahasiswa mencontohkan nasib tragis warga di tiga pulau terluar Ternate, termasuk Pulau Batang Dua. Akibat ketiadaan fasilitas kesehatan yang layak, warga setempat harus merogoh kocek hingga Rp20 juta hanya untuk menyewa transportasi laut demi mendapatkan pengobatan.
Kritik tajam juga mengarah pada pelibatan aparat keamanan dalam ranah sipil. BEM Unkhair menilai pemerintah telah melukai profesionalisme TNI dengan menjadikan prajurit sebagai penjaga dapur dan distributor makanan di sekolah-sekolah.
Tak hanya itu, aliansi mahasiswa juga mengutuk pengesahan Revisi UU Polri oleh DPR-RI pada 8 Juni lalu. Aturan baru yang mengizinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil ini dinilai melanggar UUD 1945, melangkahi putusan Mahkamah Konstitusi, dan mencederai semangat Reformasi. Menurut mahasiswa, kebijakan ini sengaja dirancang hanya untuk mengamankan posisi rezim penguasa.
Merespons krisis tata kelola ini, massa “Unkhair Bergerak” bersama KOBAR melayangkan sejumlah tuntutan krusial kepada rezim Prabowo-Gibran, di antaranya:
- Menurunkan harga BBM dan menjamin transparansi kuota Pertalite di Maluku Utara.
- Menangkap mafia BBM yang beroperasi di Ternate dan Maluku Utara.
- Menghentikan keterlibatan militer dalam urusan sipil dan mencabut UU TNI/Polri.
- Menyediakan ambulans laut untuk tiga pulau terluar di Ternate.
- Menghapus program MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) yang memboroskan APBN.
- Menuntut pencopotan Menteri Bahlil Lahadalia dan Menteri Natalius Pigai.
- Mendesak Gubernur Maluku Utara segera membayar gaji guru P3K yang tertunggak.
Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini dan melipatgandakan massa jika pemerintah pusat tetap menutup mata terhadap penderitaan masyarakat di daerah. (Red)
Komentar