LENTERA MALUT – Pemerintah Kota Ternate mengambil langkah taktis untuk mengoptimalkan aset daerah yang sepi peminat. Plaza Gamalama, yang semula diproyeksikan sebagai pusat perbelanjaan namun minim investor, kini resmi dialihfungsikan menjadi pusat Mall Pelayanan Publik (MPP).
Langkah ini diambil untuk mengintegrasikan seluruh layanan birokrasi sekaligus menjawab instruksi pusat. Keputusan tersebut dimatangkan lewat peninjauan langsung yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Selasa, (30/6/2026).
Rizal menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pemerintah pusat mewajibkan setiap pemerintah daerah memiliki pusat pelayanan satu atap yang terintegrasi.
“Ini adalah jawaban kami atas instruksi Menpan-RB. Lewat Mall Pelayanan Publik di Plaza Gamalama, Pemkot Ternate ingin memastikan seluruh urusan administrasi warga bisa selesai di satu tempat dengan cepat, transparan, dan tanpa berbelit-belit,” ujar Rizal di sela-sela peninjauan gedung.
Dalam rencana pengembangannya, Pemkot Ternate akan membagi fungsi gedung secara strategis. Lantai satu akan disulap menjadi area utama pusat pelayanan publik terpadu.
Sementara itu, bagian basement akan dialokasikan khusus bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk menggerakkan roda ekonomi warga.
Pemanfaatan gedung ini juga menjadi jalan keluar yang disepakati bersama DPRD Kota Ternate dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD, setelah ruang komersial tersebut lama tidak terserap pasar.
Meski konsep koordinasi sudah matang, tantangan nyata justru ada pada kondisi fisik bangunan. Hasil inspeksi lapangan memperlihatkan sejumlah kerusakan, mulai dari plafon yang jebol, sistem AC sentral yang mati total, hingga masalah kebersihan lingkungan gedung.
Rizal langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan audit teknis menyeluruh (opname) dari lantai satu hingga lantai empat.
“Fasilitas gedung harus benar-benar siap dan layak sebelum dilepas ke publik. Saya sudah perintahkan Dinas PUPR untuk segera mengaudit total kerusakan visual maupun teknis dalam dua minggu ini,” tegas Sekda.
Sementara itu, Plt Kepala DPMPTSP Kota Ternate, Hartati Umaternate, menjelaskan bahwa Kota Ternate menjadi salah satu wilayah di Maluku Utara yang mendapat atensi khusus untuk segera mengoperasikan MPP. Saat ini, sudah ada empat daerah di Maluku Utara yang memiliki fasilitas serupa.
Hartati menyebutkan, MPP Ternate nantinya akan menggabungkan layanan daerah dan instansi vertikal, seperti dokumen kependudukan (Dukcapil), perizinan usaha (DPMPTSP), layanan kesehatan, paspor (Imigrasi), hingga urusan hukum (Kejaksaan dan Kepolisian). Namun, karena kompleksnya integrasi sistem dan perbaikan gedung, target peluncuran kemungkinan akan bergeser dari rencana awal.
“Secara administratif persiapan kami sudah di tahap akhir. Namun, karena kami mengintegrasikan banyak instansi besar, target peluncuran 17 Agustus kemungkinan akan sedikit disesuaikan demi kesiapan sistem yang matang,” ungkap Hartati.
Dinas PUPR sendiri menargetkan proses pemeriksaan kerusakan bangunan selesai dalam waktu dua pekan ke depan, sebelum tahap renovasi fisik dan instalasi sistem pelayanan dimulai. (Red)
Komentar