LENTERA MALUT – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Ternate meminta pemerintah daerah membenahi pengelolaan kawasan cagar budaya dan menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas anggaran kelurahan pada 2027.
Dua persoalan tersebut menjadi sorotan utama NasDem karena berkaitan langsung dengan tata kelola aset daerah, ketertiban kawasan bersejarah, dan kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Ade Rahmat Lamadihami, menyampaikan sejumlah catatan tersebut saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu menjadi kesempatan bagi Fraksi NasDem untuk mengingatkan pemerintah agar mengarahkan kebijakan anggaran pada kebutuhan masyarakat dan persoalan nyata di lapangan.
Dalam pandangan umumnya, NasDem menilai APBD tidak sekadar menjadi dokumen pengelolaan keuangan, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap alokasi anggaran berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Soroti Pengelolaan Cagar Budaya
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius Fraksi NasDem ialah pengelolaan kawasan cagar budaya, terutama Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo, Dodoku Ali, dan Benteng Kastela.
Ade menyampaikan bahwa hasil pengawasan dan temuan faktual fraksinya menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan sumber pendapatan daerah dari kawasan cagar budaya. Fraksi NasDem juga menemukan ketidaksesuaian dalam penerapan regulasi terkait penataan, pelestarian, dan pemanfaatan sejumlah kawasan bersejarah tersebut.
“Dari aspek fungsi pengawasan DPRD, kami menemukan adanya pelanggaran dan inkonsistensi regulasi dalam penataan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya di Kota Ternate,” papar Ade.
Fraksi ini juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi membuka ruang praktik pungutan liar serta menimbulkan persoalan hukum bagi Pemerintah Kota Ternate.
Atas persoalan tersebut, NasDem mendesak pemerintah segera menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya dengan membentuk badan pengelola yang memiliki dasar hukum jelas dan bekerja secara profesional.
“Fraksi NasDem mendorong agar Pemerintah Kota Ternate segera menindaklanjuti amanah Perda Pelestarian Cagar Budaya untuk membentuk Badan Pengelola Cagar Budaya yang sah secara regulasi,” tegas Ade saat menyampaikan pandangan fraksi.
NasDem mengusulkan agar badan pengelola melibatkan unsur independen dan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pelestarian, pemanfaatan, serta pengembangan kawasan cagar budaya. Fraksi ini juga meminta pemerintah memastikan lembaga tersebut bekerja secara terukur, akuntabel, dan tepat sasaran.
Selain tata kelola kawasan, NasDem meminta Pemkot mengevaluasi konsep usaha coffee street di kawasan cagar budaya. Fraksi ini menilai aktivitas usaha yang menyediakan tempat duduk permanen dan area nongkrong tidak lagi mencerminkan konsep pelayanan cepat atau penjualan untuk dibawa pulang (take away).
“Skema operasional pelaku usaha coffee street di kawasan cagar budaya dinilai menyimpang dari konsep dasarnya. Aktivitas usaha yang menyediakan area duduk permanen atau tempat nongkrong tidak mencerminkan esensi yang seharusnya berbasis drive-thru atau penjualan cepat,” jelas Ade.
Karena itu, NasDem meminta pemerintah menata kembali perizinan dan konsep operasional usaha tersebut. Fraksi ini juga mendorong evaluasi pengelolaan museum, kepastian izin penggunaan aset cagar budaya dari kementerian terkait, serta pembatasan jam operasional kegiatan usaha demi menjaga ketertiban dan kelestarian kawasan.
Penanganan Sampah Harus Masuk Prioritas
Selain cagar budaya, Fraksi NasDem menempatkan persoalan sampah sebagai perhatian penting dalam penyusunan RAPBD 2027. Fraksi ini meminta pemerintah memprioritaskan alokasi dana kelurahan dan insentif kelurahan untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
NasDem menilai kebijakan anggaran harus menjawab persoalan pengangkutan sampah di setiap wilayah, terutama kawasan dataran tinggi dan permukiman yang berada di sekitar aliran sungai, kali mati, maupun barangka.
“Fraksi NasDem mendorong agar prioritas anggaran, khususnya alokasi dana kelurahan dan insentif kelurahan, pada tahun anggaran 2027 diarahkan untuk integrasi dan penanganan sampah partisipatif secara maksimal,” kata Ade.
Fraksi ini juga meminta pemerintah mengevaluasi skema insentif bagi lurah. NasDem mengusulkan sistem penghargaan dan sanksi reward and punishment untuk mendorong terbentuknya lingkungan sadar sampah, lingkungan daur ulang, serta bank sampah.
Menurut NasDem, lurah di kawasan dataran tinggi harus mengambil peran aktif dalam menggerakkan masyarakat dan mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah. Langkah tersebut penting agar warga tidak lagi membuang sampah ke sungai, kali mati, maupun barangka.
“Setiap lurah yang mendapat kepercayaan memimpin wilayah dataran tinggi harus optimal membantu program pengelolaan sampah, turun secara rutin menggerakkan warga, dan mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah,” demikian penegasan Fraksi NasDem.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,06 Triliun
Di luar persoalan cagar budaya dan sampah, Fraksi NasDem turut memberikan catatan terhadap struktur keuangan dalam RAPBD Kota Ternate 2027. Dokumen tersebut merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp1.064.857.085.651 atau sekitar Rp1,06 triliun.
Dari jumlah itu, pemerintah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp167.819.000.000. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp888.756.365.151 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp8.281.720.500.
NasDem menilai target pendapatan tersebut cukup optimistis. Fraksi ini mengapresiasi capaian penerimaan pajak daerah hingga Oktober 2026 yang mencapai Rp8,79 miliar atau melampaui target Rp8 miliar, dengan surplus sekitar Rp790 juta.
“Hal ini patut diapresiasi atas kinerja dan pencapaian Pemerintah Kota Ternate, khususnya OPD BP2RD Kota Ternate,” tutur Ade.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, NasDem meminta pemerintah terus mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi, terutama dari sektor parkir di sejumlah objek strategis serta pemanfaatan kawasan cagar budaya secara akuntabel, bertanggung jawab, dan transparan.
Sementara itu, RAPBD 2027 merencanakan belanja daerah sebesar Rp1.061.857.085.651. Anggaran tersebut mencakup belanja operasi sebesar Rp962.342.110.670, belanja modal Rp79.514.974.981, dan belanja tidak terduga Rp20 miliar.
NasDem mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam mengelola belanja daerah. Fraksi ini meminta setiap alokasi anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dukung Penyertaan Modal BPRS Rp3 Miliar
Fraksi NasDem juga menyatakan dukungan terhadap rencana penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp3 miliar kepada PT BPRS Kota Ternate. Menurut fraksi ini, kebijakan tersebut dapat memperkuat kapasitas permodalan BPRS sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, NasDem mengingatkan pemerintah agar menyiapkan basis data pelaku usaha produktif dan memperjelas mekanisme pemberdayaan serta validasi penerima bantuan.
“Fraksi NasDem memandang perlu adanya ikhtiar terhadap basis data pelaku usaha produktif, mekanisme pemberdayaan, dan proses validasi yang akurat agar terhindar dari temuan yang berkonsekuensi hukum,” demikian catatan fraksi terkait penyertaan modal.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi NasDem berharap RAPBD Kota Ternate 2027 tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Red)
Komentar