SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonomi
Beranda » Blog » APINDO Malut Dorong Pemda Segera Bentuk Dewan Pengupahan

APINDO Malut Dorong Pemda Segera Bentuk Dewan Pengupahan

Ketua APINDO Maluku Utara, Gajali Abdul Mutalib / Istimewa

LENTERA MALUT  – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Maluku Utara mendesak pemerintah daerah agar segera membentuk Dewan Pengupahan. Ketua APINDO Malut, Gajali Abdul Mutalib, menyampaikan desakan ini saat wartawan mewawancarai dirinya usai dewan pengupahan menetapkan upah pekerja di Ternate pada Sabtu (14/11/2026).

Gajali menerangkan bahwa perusahaan memberlakukan upah masa pelatihan atau training hanya selama satu tahun. Ia menyebutkan bahwa besaran upah ini sangat memengaruhi berbagai tunjangan lain yang mengikat para pekerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) kelak menjadi acuan yang menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta upah sektoral pada masing-masing wilayah.

“Perusahaan memberikan upah masa training, tetapi nilai ini juga memengaruhi tunjangan-tunjangan lain yang melekat. UMK dan upah sektoral tingkat kabupaten nanti pasti naik karena mengikuti patokan upah provinsi,” jelas Gajali kepada para pewarta.

Selanjutnya, Gajali menyoroti kondisi beberapa daerah berstatus layak industri, seperti Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Selatan (Halsel), yang sampai sekarang belum memiliki dewan pengupahan. Padahal, kedua wilayah ini mempekerjakan sekitar 30.000 karyawan. Ia menguraikan bahwa pemerintah harus mengundang unsur pengusaha (APINDO) dan serikat pekerja (seperti SPSI atau SPM) untuk merumuskan pembentukan dewan pengupahan.

“Kami meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, segera membentuk dewan pengupahan. Kawasan seperti Haltim dan Halsel sudah sangat layak industri dan menampung puluhan ribu pekerja. Pemerintah wajib menyesuaikan upah pekerja dengan kondisi tingkat daerah,” tegas Gajali.

TPT PERHAPI ke-35 Kupas Tuntas Sinergi Tata Kelola Tambang

Ia menyayangkan sistem saat ini karena para pekerja di kawasan industri baru masih mengikuti standar upah provinsi. Situasi ini, menurut Gajali, sangat merugikan para pekerja lokal. Menutup sesi wawancara, Gajali mengajak media massa untuk terus mendorong pemerintah daerah agar lekas mewujudkan dewan pengupahan yang mandiri demi kesejahteraan bersama. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement