LENTERA MALUT — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan visi pembangunan pertambangan berkelanjutan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Langkah strategis ini mengemuka dalam rangkaian gelaran Temu Profesi Tahunan (TPT) PERHAPI ke-35 di Bella Hotel, Ternate, Selasa (17/11/2026).
Ketua Panitia Temu Profesi Pertambangan (TPT) PERHAPI ke-35 Maluku Utara Muhamad Lail Wahid menyatakan bahwa organisasi profesi ini siap bersinergi dengan Gubernur Maluku Utara guna mendorong keterlibatan sumber daya manusia (SDM) lokal pada posisi-posisi strategis di industri pertambangan.
“Kami memiliki satu visi dengan Ibu Gubernur terkait pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan. PERHAPI akan mendorong kerja sama dengan setiap perusahaan tambang untuk membuka jalur seleksi khusus bagi SDM lokal yang berkompetensi di bidang pertambangan dan geologi,” ujar Lail saat ditemui awak media di sela agenda kegiatan.
Selain penguatan kapasitas SDM, tambah Lail, PERHAPI juga merespons perhatian serius kepala daerah terkait realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang dinilai belum tersalurkan secara maksimal ke daerah penghasil, termasuk Maluku Utara.
Mengingat perusahaan tambang telah menyetorkan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah melakukan penjualan komoditas, PERHAPI berencana mengambil langkah taktis guna menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah pusat.
“Kami sebagai pelaku yang berkecimpung di organisasi PERHAPI akan melakukan pendekatan ke pemerintah pusat agar dana DBH ini dapat segera direalisasikan ke daerah penghasil,” cetus Lail.
Bentuk Forum Kepala Teknik Tambang (KTT)
Dalam penyelenggaraan TPT ke-35 yang turut diramaikan dengan kegiatan fun run ini, PERHAPI juga menggandeng Inspektur Tambang Penempatan Provinsi Maluku Utara untuk menginisiasi pembentukan Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO).
Forum ini dirancang untuk menjangkau seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Maluku Utara yang tersebar luas—mulai dari Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, hingga Pulau Taliabu—serta mencakup berbagai komoditas seperti emas, nikel, dan bijih besi.
“Pembentukan Forum KTT ini akan memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar-kepala teknik tambang dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice),” jelasnya.
Melalui sinergi lintas komoditas dan wilayah tersebut, PERHAPI menargetkan tata kelola pertambangan di Maluku Utara dapat berjalan lebih aman dan bertanggung jawab.
“Pekerjaan di sektor pertambangan memiliki risiko kecelakaan dan dampak lingkungan yang tinggi. Kolaborasi lewat forum ini akan meminimalisir potensi kecelakaan tambang, menjaga keselamatan operasi, serta memastikan kegiatan reklamasi berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Red)

Komentar