LENTERA MALUT — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda menggelontorkan anggaran cukup besar untuk sektor pendidikan pada 2026.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), yang dipimpin Abubakar Abdullah, Pemprov Malut mengalokasikan anggaran sebesar Rp783 miliar untuk menjalankan berbagai program pendidikan di 406 sekolah, mulai dari SMA, SMK hingga SLB.
Namun, jika melihat komposisi penggunaannya, anggaran jumbo tersebut justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan administrasi birokrasi ketimbang program yang langsung menyentuh proses pembelajaran di sekolah.
Fakta ini terungkap dalam salah satu agenda yang digelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku Utara beberapa waktu lalu di Kota Ternate.
Dalam pemaparan tersebut, BPMP Malut mengungkapkan bahwa sekitar Rp536 miliar atau 67,5 persen anggaran terserap untuk urusan administrasi. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan pendidikan hanya mencapai Rp221 miliar atau 28,2 persen.
“Artinya, mayoritas anggaran habis di belakang meja, bukan di ruang kelas,” ungkap Widyaprada Madya BPMP Maluku Utara, Ihsan dalam keterangannya kepada wartawan usai agenda.
Ihsan juga menyoroti dominasi belanja administrasi yang dinilai mencerminkan persoalan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Menurutnya, besarnya anggaran belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan hasil belajar siswa apabila pemerintah tidak mengarahkannya pada perbaikan kualitas proses pembelajaran.
“Saran saya, geser minimal 30 persen dari belanja penunjang ke belanja program pendidikan langsung,” tegasnya.
Ihsan menyarankan agar pemerintah memprioritaskan empat program utama.
Pertama, menggelar pelatihan guru SMA, SMK, dan SLB berbasis literasi dan numerasi (LitNum). Kedua, menyediakan bahan ajar kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, memperkuat supervisi klinis di sekolah-sekolah yang mencatat capaian literasi dan numerasi terendah.
Keempat, menerapkan sistem zero-based budgeting atau penganggaran berbasis nol untuk setiap program. Melalui pendekatan ini, pemerintah harus memastikan setiap alokasi anggaran memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
Capaian Pendidikan Masih Memprihatinkan
Dalam pemaparannya, pejabat BPMP Malut juga menyampaikan sejumlah data yang menggambarkan kondisi pendidikan di Maluku Utara.
Capaian numerasi SMA tercatat hanya 37,53 persen dan masuk kategori kurang. Sementara capaian literasi SMA berada di angka 38 persen, juga dalam kategori kurang.
Dari sisi akreditasi, SMA yang memperoleh akreditasi A baru mencapai 19,20 persen. Bahkan, masih terdapat 7,13 persen SMA dan 8 persen SMK yang belum terakreditasi.
Di sisi lain, tingkat kelulusan SMA, SMK, dan SLB pada 2026 mencapai 98,91 persen. Khusus SMA, angka kelulusan mencapai 99,44 persen.
Namun, tingginya angka kelulusan tersebut belum mencerminkan peningkatan kemampuan dasar siswa. Kondisi ini semakin terlihat dari capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Maluku Utara selama empat tahun terakhir yang belum menunjukkan perubahan berarti.
Berikut perkembangan Indeks SPM Pendidikan Maluku Utara:
| Tahun | Indeks SPM | Kategori |
| 2022 | 34,44 | Belum Tuntas |
| 2023 | 48,63 | Belum Tuntas |
| 2024 | 48,17 | Belum Tuntas |
| 2025 | 49,17 | Belum Tuntas |
Enam Persoalan yang Perlu Dibenahi
Dari sejumlah data tersebut, ia mengidentifikasi beberapa persoalan mendasar yang masih membayangi dunia pendidikan Maluku Utara.
Pertama, muncul paradoks antara angka kelulusan dan kemampuan dasar siswa. Hampir seluruh siswa berhasil lulus, tetapi capaian literasi dan numerasi masih rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem asesmen internal sekolah agar mampu mendeteksi kesenjangan kompetensi siswa.
Kedua, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah masih cukup tajam, terutama di Pulau Taliabu, Halmahera Barat, dan Halmahera Tengah.
Ketiga, banyak guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum memperoleh pelatihan Kurikulum Merdeka secara memadai.
Keempat, pelatihan guru selama ini dinilai masih bersifat seremonial dan massal sehingga belum memberikan dampak nyata terhadap perubahan praktik mengajar di ruang kelas.
Kelima, pemerintah belum membangun sistem pendampingan atau mentoring guru secara berkelanjutan.
Keenam, guru SMK menghadapi tantangan tersendiri karena mereka harus memastikan keterampilan vokasional yang diajarkan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Empat Target dalam Tiga Tahun
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ia mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menetapkan sejumlah target dalam tiga tahun ke depan.
Target tersebut meliputi peningkatan capaian literasi dan numerasi SMA dari kisaran 36 menjadi minimal 60, memastikan seluruh SMA, SMK, dan SLB memiliki akreditasi, serta mendorong minimal 70 persen lulusan SMK terserap ke dunia kerja dalam waktu enam bulan setelah lulus.
Selain itu, setiap lulusan SLB juga diharapkan memiliki sertifikat keterampilan yang diakui. “Ini bukan janji. Ini yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa pembenahan menyeluruh terhadap pola penganggaran, program peningkatan kualitas guru, dan proses pembelajaran, Maluku Utara berisiko kembali mencatat status SPM Pendidikan Belum Tuntas pada 2027.
“Jika kondisi tersebut terjadi, 2027 akan menjadi tahun kelima secara beruntun bagi sektor pendidikan Maluku Utara menyandang kategori Belum Tuntas,” bebernya mengakhiri. (Red)
Komentar