LENTERA MALUT – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (22/6/2026), mengusung tema “TPID Bersinergi, Inflasi Terkendali”.
Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, memimpin langsung rapat strategis tersebut mewakili Bupati selaku Ketua TPID. Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, mulai dari Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, Ketua DPRD M. Riski, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, hingga pelaku usaha dan distributor lokal.”
“Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak. Melalui TPID, kami berkomitmen menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,”ungkap Rio.
“Morotai harus mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dengan meningkatkan produksi pangan lokal dan memperkuat kerja sama antardaerah,”tegasnya menutup.
Sementara dalam paparannya, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila menjelaskan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,05 persen (month to month). Inflasi terutama dipicu kenaikan harga kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga akibat penyesuaian harga energi serta meningkatnya permintaan komoditas menjelang Iduladha.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Pulau Morotai mengalami inflasi pada minggu kedua Juni 2026. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Meski demikian, BI Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengendalian inflasi di Morotai melalui pelaksanaan pasar murah, pendampingan teknis, serta fasilitasi pelaksanaan HLM TPID secara berkala.
“Bank Indonesia akan terus mendukung upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Pulau Morotai melalui penguatan koordinasi, pelaksanaan pasar murah, serta berbagai program yang mendukung stabilitas harga pangan,”tutur Handi.
Sebagai daerah kepulauan, Morotai masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi memicu gejolak harga. Forum HLM TPID mengidentifikasi tiga persoalan utama, yakni tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, mahalnya biaya distribusi akibat kondisi cuaca dan transportasi laut, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk menjaga kualitas komoditas pangan.
Unk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemkab Morotai bersama BI dan seluruh anggota TPID menyepakati lima langkah strategis. Pertama, memperluas gerakan pasar murah dan operasi pasar guna menjaga ketersediaan pasokan serta mencegah penimbunan barang. Kedua, mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, termasuk Bantuan Tidak Terduga (BTT), untuk mendukung program pengendalian inflasi dan subsidi transportasi.
Ketiga, memperkuat pasokan pangan mandiri melalui gerakan menanam komoditas hortikultura di pekarangan rumah, penguatan Kios Pangan, serta optimalisasi penyaluran beras SPHP dan minyak goreng Minyakita. Keempat, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui penyediaan sarana-prasarana serta pendampingan teknis bagi pelaku usaha lokal. Kelima, memperluas kerja sama antardaerah guna memperkuat pasokan pangan strategis dari wilayah produsen lain di Maluku Utara.
BI Maluku Utara optimistis langkah-langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan ketahanan pangan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, BI, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Morotai yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. (Red)
Komentar