SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Legislatif
Beranda » Blog » Nasri Abubakar Beberkan Penyesuaian Anggaran Ternate 2026

Nasri Abubakar Beberkan Penyesuaian Anggaran Ternate 2026

Wakil Wali Kota Ternate menyampaikan penyesuaian R-APBD Perubahan 2026 di paripurna DPRD/ Istimewa

LENTERA MALUT — Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar membeberkan penyesuaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kota Ternate Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan Pertama DPRD Kota Ternate, Kamis (24/9/2026).

Nasri menyampaikan pidato pengantar nota keuangan RAPBD-P 2026 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate. Penyampaian tersebut menjadi tindak lanjut atas kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemkot Ternate bersama DPRD pada Selasa (22/9/2026).

Dalam pemaparannya, Nasri menyebut pemerintah daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp988,83 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Target tersebut meningkat Rp26,99 miliar atau 2,81 persen dibandingkan anggaran sebelum perubahan.

Target pendapatan itu berasal dari tiga komponen utama. Pemerintah Kota Ternate menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp159,69 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp820,70 miliar.

Dari pendapatan transfer tersebut, pemerintah daerah memperkirakan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp710,13 miliar, sedangkan transfer antar-daerah sebesar Rp110,57 miliar. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp8,43 miliar

Tim Hukum DPRD Ternate Sayangkan Isu Intervensi Kasus Perjadin

Nasri mengakui struktur pendapatan Kota Ternate masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan kemandirian daerah.

“Kita menyadari bahwa struktur pendapatan Kota Ternate masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Pendapatan Transfer. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kota Ternate untuk terus memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Nasri.

Di sisi belanja, Pemkot Ternate menyesuaikan alokasi Belanja Daerah menjadi Rp987,51 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Belanja operasi mendapat alokasi terbesar, yakni Rp929,25 miliar. Anggaran itu antara lain digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp607,72 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp309,57 miliar.

Selanjutnya, pemerintah daerah mengalokasikan Rp51,05 miliar untuk belanja modal. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan fisik, pengadaan, serta peningkatan aset daerah guna menunjang pelayanan publik.

Gubernur Malut Dinilai Ingkar Janji Bantu Gereja Di Batang Dua 

Sementara itu, belanja tidak terduga (BTT) dialokasikan sebesar Rp7,19 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan belanja yang mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Nasri menegaskan Pemkot Ternate akan menggunakan anggaran secara selektif di tengah keterbatasan ruang fiskal. Pemerintah daerah, kata dia, akan memprioritaskan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memiliki target keluaran dan hasil yang terukur.

“Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, Pemerintah Kota Ternate terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dengan kemampuan pendapatan daerah. Oleh karena itu, setiap alokasi anggaran diarahkan secara selektif pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata, menghasilkan output dan outcome yang terukur, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah,” ujar Nasri.

Untuk pembiayaan daerah, Pemkot Ternate memperhitungkan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit sebesar Rp1,68 miliar.

Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan, pemerintah daerah mengalokasikan Rp3 miliar untuk penyertaan modal kepada Bank BPRS.

40-an Koperasi Merah Putih Terkendala, DPRD Desak Pemkot Lunasi Utang

Nasri kemudian meminta DPRD Kota Ternate bersama pemerintah daerah mengawal pembahasan RAPBD Perubahan 2026 secara konstruktif. Ia berharap proses pembahasan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan menjaga kesinambungan pelayanan publik.

“Melalui forum yang terhormat ini, saya berharap seluruh rangkaian pembahasan selanjutnya dapat berlangsung secara konstruktif, sinergis, dan berorientasi pada kepenting

an masyarakat, sehingga menghasilk

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement