LENTERA MALUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 pada Senin, (4/8/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Husni Salim, dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat 3 huruf a Peraturan DPRD Provinsi Maluku Utara.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengawali pidatonya dengan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan pandangan umum terkait penyusunan RPJMD.
Sarbin menekankan komitmen pemerintah provinsi untuk melakukan penyempurnaan dokumen RPJMD dengan fokus pada tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih baik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Selain itu, Sarbin juga membahas pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rencana ini.
“Dalam menanggapi isu-isu yang diangkat oleh berbagai fraksi, Pemerintah Provinsi terus berkomitmen meningkatkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif,”terang Sarbin.
Sarbin juga menjelaskan bahwa strategi diversifikasi ekonomi akan diarahkan untuk mengembangkan sektor unggulan non-pertambangan seperti perikanan, kelautan, dan pariwisata.
“Khususnya dalam bidang pendidikan, pemprov akan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pemerataan distribusi dan sertifikasi guru serta akses pendidikan gratis bagi daerah terpencil,”ujar Sarbin.
Sarbin menuturkan, RPJMD 2025-2029 diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.
Dalam penutup pidatonya, Wakil Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.(Red)
