LENTERA MALUT – Pembangunan ruas jalan Guruapin–Modayama yang menghubungkan Kecamatan Kayoa dan Kayoa Utara kembali mendapat sorotan. Setelah pekerjaan tahap pertama pada 2023, sekitar 8 kilometer ruas jalan tersebut masih belum beraspal.
Wakil Sekretaris Bidang Humas, Komunikasi, dan Informasi Publik DPW PAN Maluku Utara, Supanji S. Tawari, meminta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memasukkan kelanjutan proyek itu dalam anggaran 2027.
Supanji menyampaikan desakan tersebut melalui pernyataan resmi, Senin (21/9/2026). Ia meminta Pemprov Maluku Utara tidak membiarkan pembangunan jalan yang menghubungkan dua kecamatan itu kembali tertunda.
“Jalan dan jembatan adalah fasilitas dasar yang sangat vital bagi masyarakat. Karena itu, Pemprov Maluku Utara, khususnya Ibu Gubernur, wajib memberikan perhatian serius dan menganggarkan kelanjutan pembangunan ini demi kenyamanan dan kelayakan hidup warga Pulau Kayoa,” tegas Supanji.
Pemprov Maluku Utara sebelumnya mengalokasikan sekitar Rp31,522 miliar untuk pembangunan ruas Guruapin–Modayama melalui APBD. Namun, pekerjaan tahap pertama belum menuntaskan seluruh ruas jalan sehingga masyarakat masih menunggu kelanjutan proyek tersebut.
Supanji menilai pemerintah perlu segera menentukan langkah agar pekerjaan tidak kembali berhenti. Menurutnya, konektivitas jalan memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.
Sebagai putra Laromabati, Kayoa Utara, Supanji juga mengingatkan dukungan masyarakat Kayoa terhadap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2024.
“Secara politik etis, kemenangan yang diberikan masyarakat Kayoa menuntut tanggung jawab nyata. Ada kewajiban moral untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi daerah ini,” ujarnya.
Meski membawa alasan politik, Supanji menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kepada seluruh masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak membedakan wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga.
“Saya berdiri sebagai putra daerah ini untuk mengingatkan: warga Kayoa juga berhak atas pemerataan pembangunan. Jangan biarkan harapan mereka dikesampingkan begitu saja,” tegasnya.
Sorotan terhadap ruas Guruapin–Modayama bukan isu baru. Pada 2025, laporan media lokal juga mencatat progres pengaspalan yang belum menuntaskan ruas tersebut dan mendorong penelusuran terhadap persoalan proyek.
Di sisi lain, Gubernur Sherly Tjoanda pada Musrenbang RKPD 2027 menegaskan pentingnya konektivitas jalan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Maluku Utara. Pemprov juga menyatakan akan memprioritaskan pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah terisolasi dengan pusat aktivitas ekonomi.
Karena itu, Supanji meminta Pemprov Maluku Utara menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam rencana konkret untuk Pulau Kayoa. Ia berharap pemerintah memasukkan pekerjaan lanjutan Guruapin–Modayama dalam pembahasan APBD 2027.
“Jangan sampai masyarakat kembali menunggu tanpa kepastian. Pemerintah harus memberikan kejelasan kapan pembangunan ini dilanjutkan dan diselesaikan,” katanya.
Bagi warga Kayoa, penyelesaian ruas tersebut bukan sekadar pembangunan fisik. Jalan yang terkoneksi akan memudahkan mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil kebun dan kebutuhan pokok, serta memperkuat akses masyarakat menuju pusat pelayanan.
Supanji berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai kelanjutan proyek tersebut. Ia menilai pembangunan jalan harus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat yang selama ini menunggu konektivitas antarkecamatan. (Red)
Komentar