LENTERA MALUT – PT Pelindo Regional IV Ternate mulai mematangkan rencana pembukaan akses pintu selatan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Langkah ini melibatkan Pemerintah Kota Ternate untuk mengurai kepadatan kendaraan sekaligus meningkatkan kelancaran aktivitas penumpang di kawasan pelabuhan.
General Manager PT Pelindo Regional IV Ternate, Anwar Pae, menyampaikan rencana tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan usai menerima kunjungan pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara di kantornya, Jumat (6/11/2026).
Anwar menjelaskan, Pelindo bersama DPRD Provinsi Maluku Utara membahas sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan fasilitas pelabuhan, terutama membuka akses keluar-masuk melalui pintu selatan.
Menurutnya, selama ini pintu utara menjadi satu-satunya akses keluar-masuk kendaraan dan penumpang. Kondisi tersebut memicu penumpukan, terutama ketika kapal penumpang milik Pelni maupun kapal daerah melakukan aktivitas pelayanan.
“Kami berdiskusi dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara mengenai rencana pengembangan fasilitas pelabuhan. Pintu utara saat ini menjadi satu-satunya akses keluar masuk, sehingga menciptakan penumpukan saat aktivitas kapal penumpang,” ujar Anwar.
Ia mengatakan, pimpinan DPRD Maluku Utara juga mendorong Pelindo segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate untuk merealisasikan pembukaan akses di sisi selatan.
“Pembukaan pintu selatan ini akan mengurai kemacetan dan memberikan pilihan jalur bagi para pengguna jasa pelabuhan,” tegasnya.
Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Pelindo Ternate akan menggelar pertemuan resmi dengan Pemerintah Kota Ternate pada pekan depan. Pertemuan itu membahas kemungkinan kerja sama pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah.
Anwar menyebut Wali Kota Ternate telah memberikan dukungan terhadap rencana pengembangan tersebut. Pelindo juga akan menyiapkan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar kerja sama kedua pihak.
“Wali Kota Ternate mendukung penuh program ini. Kami siap mematangkan rencana kerja sama dan menyusun MoU sebagai langkah awal,” katanya.
Pelindo juga melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri dalam pembahasan penataan kawasan. Pelibatan berbagai instansi tersebut bertujuan menjaga kelancaran proses penataan, mengingat sejumlah bangunan yang digunakan masyarakat untuk usaha sewa berdiri di atas lahan yang masuk dalam rencana pengembangan.
“Kami merangkul seluruh pihak dan institusi terkait agar proses penataan kawasan berjalan harmonis,” jelas Anwar.
Setelah kedua pihak menandatangani MoU, Pelindo dan Pemerintah Kota Ternate akan membentuk tim bersama. Tim tersebut akan mengatur pembagian tugas, hak, kewajiban, hingga pembiayaan pembangunan infrastruktur pendukung.
Dalam pembagian tanggung jawab itu, Pemkot Ternate akan menangani pembangunan jalan akses dari luar kawasan, sedangkan Pelindo menyiapkan fasilitas di dalam pelabuhan, termasuk pos pemeriksaan dan portal masuk.
“Pemerintah Kota Ternate akan menangani pembangunan jalan akses luar, sedangkan Pelindo menyiapkan fasilitas dalam pelabuhan seperti pos pemeriksaan dan portal masuk,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, mengatakan pihaknya bersama jajaran pimpinan DPRD membahas penataan akses masuk dan keluar Pelabuhan Ternate dalam pertemuan dengan Pelindo.
Dalam kunjungan tersebut, Iqbal hadir bersama Wakil Ketua I DPRD Maluku Utara Kuntu Daud dan Wakil Ketua II DPRD Maluku Utara Is Suaib.
Iqbal menjelaskan, DPRD mendorong Pelindo membuka akses masuk dari sisi utara dan menyiapkan jalur keluar melalui kawasan selatan, tepatnya di wilayah Kota Baru, Ternate.
“Pertemuan pada hari ini dengan Pelindo Ternate terkait dengan rencana pengembangan pelabuhan. Yang paling utama yaitu kita berharap bahwa pintu masuk dari utara, mudah-mudahan nanti pintu keluarnya di selatan di Kota Baru,” ujar Iqbal usai pertemuan.
Selain membuka akses baru, DPRD juga mengusulkan penataan sejumlah fasilitas perkantoran yang saat ini berada di dalam kawasan pelabuhan. Iqbal berharap instansi seperti Bea Cukai dan Pelni dapat memindahkan aktivitas perkantorannya ke luar kawasan agar Pelindo bisa mengoptimalkan seluruh area untuk kegiatan operasional pelabuhan.
“Semua kegiatan yang kantornya di dalam ini dipindahkan ke luar supaya areal ini full untuk kepentingan pelabuhan,” katanya.
DPRD juga mendorong pengembangan dermaga laut sepanjang kurang lebih 150 meter ke arah utara. Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan penumpang sekaligus memisahkan aktivitas pelabuhan penumpang dan pelabuhan peti kemas.
“Mudah-mudahan ada pengembangan dermaga laut untuk kurang lebih 150 meter ke bagian utara untuk kepentingan pelabuhan penumpang, sehingga ke depan pelabuhan penumpang dan pelabuhan kontainer itu terpisah,” paparnya.
Terkait kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan akses di sisi selatan, Iqbal mengatakan DPRD telah mendorong koordinasi bersama Badan Pertanahan dan Pemerintah Kota Ternate. Ia menyebut Wali Kota Ternate telah menyambut positif rencana pengembangan tersebut.
“Terkait dengan lahan yang nantinya menjadi kepentingan untuk pengembangan jalan, ini tinggal dibicarakan karena Wali Kota juga setuju. Intinya Wali Kota sudah setuju sehingga ini tinggal ditindaklanjuti supaya ke depan jauh lebih bagus,” ujarnya.
Iqbal menargetkan DPRD dapat mendorong realisasi perluasan lahan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Ternate pada 2027. Ia juga berencana menyampaikan aspirasi tersebut kepada manajemen pusat Pelindo agar pengembangan pelabuhan masuk dalam prioritas perusahaan.
“Target pengembangannya untuk perluasan lahan ini mudah-mudahan 2027. Kita akan mendorong juga ke kantor pusat Pelindo supaya pengembangan pelabuhan ini jadi prioritas, karena ini terkait langsung dengan pelayanan satu Maluku Utara,” pungkas Iqbal. (Red)
Komentar