LENTERA MALUT – DPC Partai Gerindra Kota Ternate meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, menyampaikan desakan tersebut dalam konferensi pers bersama jajaran pengurus dan kader partai, Kamis (5/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Jamian didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate Zulfikri Andili dan Sekretaris Fraksi Tasman Balak. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan hukum secara menyeluruh.
Jamian mengaku kecewa apabila informasi mengenai dugaan penyadapan tersebut terbukti benar dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kami sebagai kader Partai Gerindra berada di garis depan untuk mendukung setiap penegakan hukum yang berkaitan dengan dugaan penyadapan itu. Semua pihak yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Jamian.
Selain mendesak pengusutan kasus, Jamian juga mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengungkap dugaan penyadapan tersebut.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus menjalankan proses penyidikan secara transparan dan tanpa tebang pilih. Ia meminta aparat tidak membedakan penanganan perkara berdasarkan jabatan maupun kekuasaan pihak yang diduga terlibat.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate, Tasman Balak, turut menyampaikan desakan serupa. Ia menegaskan bahwa dugaan penyadapan komunikasi presiden menyangkut keamanan negara sehingga aparat harus segera mengambil langkah penanganan.
“Presiden itu simbol negara. Jadi, siapa pun yang menyadap komunikasi presiden berarti dia musuh negara. Maka negara harus bertindak,” ujar Tasman.
Tasman juga meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan aktif membantu proses penyidikan. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pengungkapan dugaan penyadapan, termasuk membantu aparat mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Ini sebuah kecerobohan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menyadap komunikasi petinggi-petinggi negara. Kami mengapresiasi Kapolri yang baru untuk melakukan bersih-bersih,” katanya.
Lebih lanjut, Tasman meminta pemerintah menerjemahkan komitmen pembenahan institusi negara ke dalam tindakan nyata. Ia menegaskan, penegakan hukum harus berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian, termasuk pejabat dan mereka yang menduduki jabatan strategis.
Ia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo yang sejak awal meminta setiap institusi melakukan pembenahan internal sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut.
Menutup pernyataannya, Gerindra Kota Ternate menegaskan dukungan terhadap proses penegakan hukum dan meminta aparat mengusut dugaan penyadapan tersebut hingga tuntas dan tidak ada seorang pun yang luput dari pertanggungjawaban hukum. (Red)
Komentar