LENTERA MALUT – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Ternate menjadi sorotan DPRD Kota Ternate. Kondisi ini terjadi setelah Pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter.
Di tengah kelangkaan Pertalite di SPBU, BBM tersebut justru mudah ditemukan di tingkat pengecer.
Merespons kondisi tersebut, Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Ternate bersama pimpinan DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina Patra Niaga Ternate, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, Bagian Ekonomi Setda Kota Ternate, serta Satpol PP, Senin (15/6/2026).
Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, mengatakan rapat tersebut membahas pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi sebagai tindak lanjut atas kenaikan harga BBM non-subsidi yang berpotensi memicu kelangkaan Pertalite di SPBU.
“Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian besar konsumennya beralih ke Pertalite atau BBM bersubsidi. Persoalannya, apakah stok Pertalite mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak,” kata Amin kepada awak media usai rapat.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan DPRD menaruh perhatian serius terhadap pengawasan distribusi dan penjualan BBM subsidi di SPBU. Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, masyarakat akan semakin kesulitan memperoleh Pertalite karena banyak pihak membeli dan menimbun BBM untuk dijual kembali di tingkat pengecer.
Amin mengungkapkan, sebelum kenaikan harga Pertamax, Pertamina menyatakan ketersediaan Pertalite masih dalam kondisi aman. Namun, setelah kenaikan harga tersebut, kebutuhan Pertalite diperkirakan meningkat tajam akibat peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
Dalam rapat itu, Pertamina Patra Niaga juga meminta DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Ternate agar segera mengajukan penambahan kuota BBM subsidi secara resmi kepada Pertamina.
“Karena itu kami meminta Pertamina melakukan perhitungan kebutuhan riil masyarakat Kota Ternate. Kami ingin mengetahui berapa tambahan kuota Pertalite yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Amin, pihak Pertamina berjanji akan segera menyampaikan estimasi tambahan kuota BBM subsidi yang dapat dialokasikan untuk Kota Ternate.
Selain membahas kuota BBM, DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi. Dalam pembahasan bersama Disperindag dan Bagian Ekonomi Setda Kota Ternate, DPRD meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD menilai pengawasan di SPBU perlu ditingkatkan, terutama di tengah lonjakan harga Pertamax yang berpotensi meningkatkan konsumsi Pertalite.
Di sisi lain, pengelola SPBU mengaku menghadapi berbagai tantangan saat melakukan pengawasan di lapangan. Mereka bahkan kerap menerima tekanan dan intimidasi dari sejumlah pihak ketika berupaya menertibkan pembelian BBM subsidi.
“Petugas SPBU menyampaikan bahwa mereka menghadapi banyak persoalan di lapangan, bahkan sampai pada tindakan intimidasi. Karena itu mereka meminta dukungan pengawasan dari pihak eksternal,” jelas Amin.
Usulan tersebut mendapat dukungan dari Disperindag, Bagian Ekonomi Setda, dan Satpol PP. Ketiga instansi itu sepakat bahwa Pemerintah Kota Ternate perlu segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi distribusi dan penjualan BBM subsidi di SPBU.
Menurut Amin, pembentukan satgas harus didukung dengan regulasi yang jelas melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi.
Atas dasar itu, Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Ternate mendesak pimpinan DPRD segera mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Ternate agar memperkuat pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi demi menjamin ketersediaan Pertalite bagi masyarakat. (Red)
Komentar