LENTERA MALUT – Komisi I DPRD Kota Ternate memastikan seluruh program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta janji politik Wali Kota Ternate.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu, menegaskan bahwa pihak legislatif meninjau ulang target capaian dari setiap usulan anggaran OPD maupun bagian di Sekretariat Daerah. Ia menuntut integrasi program agar pembangunan daerah berjalan tepat sasaran.
Komisi I menaruh perhatian paling serius pada sektor ketenagakerjaan. Demi menekan angka pengangguran secara signifikan, Muzakir mendesak Dinas Tenaga Kerja menambah alokasi anggaran untuk program kursus operator alat berat.
“Kami mendorong program ini karena memiliki hasil yang sangat jelas. Begitu peserta menyelesaikan pelatihan, mereka langsung menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan tambang atau industri besar,” ujar Muzakir usai rapat dengar pendapat.
Muzakir menyayangkan minimnya kuota program ini pada tahun 2025 yang hanya menampung 6 orang. Oleh karena itu, Komisi I meminta pemerintah menaikkan kapasitas peserta menjadi 20 orang pada periode mendatang agar dampaknya langsung terasa di masyarakat.
Selain masalah lapangan kerja, Muzakir juga membongkar rapor merah kondisi keuangan daerah. Ia menyayangkan hilangnya Dana Insentif Fiskal bagi Kota Ternate selama empat tahun berturut-turut.
Pemerintah pusat mencabut insentif tersebut akibat standar pelayanan dan opini pemerintah daerah yang belum memenuhi kriteria nasional. Menyikapi hal ini, DPRD mendesak jajaran eksekutif segera membenahi kinerja pelayanan agar Kota Ternate bisa merebut kembali dana fiskal tersebut pada tahun 2027.
Hingga saat ini, Komisi I telah menuntaskan RDP maraton bersama jajaran camat se-Kota Ternate dan bagian-bagian di Sekretariat Daerah. Pihak komisi menjadwalkan kelanjutan agenda pembahasan anggaran besok pagi bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo Kota Ternate.
DPRD berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ini menghasilkan postur anggaran yang prorakyat demi kesejahteraan warga Ternate. (Red)
Komentar