LENTERA MALUT – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku Utara belum menyetujui usulan pinjaman daerah sebesar Rp500 miliar yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi terhadap keuangan daerah.
Hal itu ditegaskan anggota DPRD Maluku Utara dari Fraksi Gerindra, Nazlatan Ukhra Kasuba, saat ditemui awak media seusai kegiatan Diklat Laskar Gerindra di GOR Sofifi, Senin (20/10/2026).
Nazlatan meluruskan informasi yang menyebut DPRD Maluku Utara telah memberikan persetujuan resmi terhadap rencana pinjaman tersebut. Menurutnya, hingga saat ini seluruh fraksi masih mengkaji dan mempertimbangkan usulan tersebut sebelum mengambil keputusan.
“Statement mengenai DPR telah menyetujui pinjaman Rp500 miliar itu mungkin agak keliru. Sampai saat ini, fraksi masih dalam tahap mendiskusikan dan menimbang segala konsekuensi. Kita belum memutuskan sama sekali,” ujar Nazlatan.
Ia menjelaskan, Fraksi Gerindra mencermati proposal yang diajukan pemerintah provinsi secara hati-hati. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah dampak jangka panjang penggunaan pinjaman terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kemampuan pemerintah dalam mengembalikan utang.
Menurut Nazlatan, pinjaman daerah memang berpotensi mempercepat pembangunan. Namun, percepatan tersebut harus diikuti perhitungan yang matang agar tidak menimbulkan beban keuangan bagi daerah pada masa mendatang.
“Kita melihat ada sisi positifnya untuk percepatan, tetapi kita mempertanyakan bagaimana dampaknya di kemudian hari. Apakah itu akan meningkatkan pendapatan dan membuat kita mampu membayar utang kembali, atau percepatan ini arahnya ke mana?” ungkapnya.
Sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, Nazlatan mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota agar lebih proaktif mengakses program serta anggaran dari pemerintah pusat.
Ia menilai, berbagai program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus pemberdayaan masyarakat di daerah.
Nazlatan mencontohkan sejumlah program, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih, Jembatan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan bantuan koperasi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu bergerak cepat mengidentifikasi program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
“Pemerintah pusat di bawah Pak Prabowo saat ini betul-betul menumpahkan anggarannya langsung ke daerah, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, Jembatan Merah Putih, bantuan Sekolah Rakyat, hingga bantuan koperasi. Kalau kepala daerah lambat mengidentifikasi, maka lambat pula program-program pusat masuk,” paparnya.
Terkait persoalan infrastruktur jalan, Nazlatan juga menyarankan pemerintah daerah mengusulkan perubahan status sejumlah ruas jalan daerah menjadi jalan nasional apabila memenuhi persyaratan.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk mengalihkan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan ke pemerintah pusat, sehingga beban anggaran daerah dapat ditekan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan koordinasi dan lobi dengan pemerintah pusat sebelum menjadikan pinjaman sebagai pilihan pembiayaan pembangunan.
“Jangan apa-apa sedikit-sedikit berpikir utang. Intinya, pemerintah daerah harus pintar melakukan lobi-lobi ke pusat. Saya yakin permasalahan infrastruktur ini bisa kita tangani bersama dari pusat maupun daerah,” tegas Nazlatan.
Nazlatan berharap, setiap kebijakan pembiayaan pembangunan di Maluku Utara dilakukan dengan perhitungan yang cermat, mengutamakan keberlanjutan fiskal, serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Komentar