LENTERA MALUT — Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara memperkuat sinergi untuk mengantisipasi ancaman banjir menjelang puncak musim hujan pada Oktober 2026.
Nurlaela menyoroti penumpukan sampah plastik dan limbah rumah tangga di sepanjang bantaran sungai atau kalimati (barangka) yang melintasi sejumlah wilayah di Kota Ternate. Ia menilai, persoalan sampah tersebut membutuhkan penanganan serius agar tidak memicu banjir sekaligus mencemari lingkungan pesisir.
Nurlaela menyampaikan desakan itu setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik kalimati pada Selasa, (13/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, ia menemukan tumpukan sampah yang berpotensi menghambat aliran air ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Ternate.
“Sejak awal September 2026, kami telah mengingatkan Pemkot Ternate agar mengoptimalkan pengawasan serta pengangkutan sampah di area barangka. Penanganan ini tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi butuh peran aktif perangkat kelurahan, RW, RT, hingga masyarakat setempat,” tegas Nurlaela.
Sampah Menumpuk di Tujuh Wilayah
Nurlaela mengungkapkan, persoalan sampah di kalimati menjangkau sejumlah kelurahan dan lingkungan di Kota Ternate. Hasil pemantauannya menunjukkan penumpukan sampah di Kelurahan Makassar Barat, Makassar Timur, Salahuddin, Maliaro, Kasturian, Koloncucu, serta Lingkungan Akeboca, Kelurahan Soa.
Ia meminta pemerintah segera menangani titik-titik tersebut sebelum curah hujan meningkat. Menurutnya, sampah yang menumpuk di sepanjang barangka dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir di kawasan permukiman.
Selain mengancam keselamatan warga, sampah yang terbawa arus juga dapat mencemari laut dan merusak ekosistem perairan. Karena itu, Nurlaela menekankan pentingnya penanganan sampah dari hulu hingga hilir melalui kerja sama pemerintah dan masyarakat.
Minta Pemkot, Pemprov, dan BWS Bergerak Bersama
Untuk mempercepat penyelesaian masalah, Nurlaela mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Wali Kota Ternate dan Gubernur Maluku Utara. Ia berharap koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret yang mampu mengatasi persoalan sampah secara berkelanjutan.
Nurlaela menilai, pemerintah perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat agar warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan kalimati. Ia juga mendorong perangkat kelurahan, ketua RW, dan ketua RT untuk meningkatkan pengawasan serta mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan.
Selain memperkuat pengawasan, Nurlaela mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara segera membersihkan dan mengeruk kalimati di berbagai wilayah Kota Ternate. Langkah tersebut, menurutnya, perlu dilakukan sebelum puncak musim hujan untuk membantu menjaga kelancaran aliran air.
Ia juga meminta Pemprov Maluku Utara mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur kepada Pemkot Ternate. Nurlaela berharap pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran tersebut untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah, membersihkan barangka, dan memperkuat upaya pencegahan banjir.
Di sisi lain, ia mendorong Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara meningkatkan pemantauan, evaluasi, dan pendampingan terhadap pengelolaan sampah di Kota Ternate. Ia merujuk Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai salah satu landasan dalam mendorong peran pemerintah provinsi.
Dorong Perusahaan Berkontribusi Lewat CSR
Nurlaela menegaskan, penanganan sampah di Kota Ternate membutuhkan dukungan semua pihak. Sebagai salah satu wajah Maluku Utara, Kota Ternate memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perbankan, hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Karena itu, ia meminta perusahaan swasta dan BUMN mengambil bagian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ia secara khusus menyoroti peran produsen yang menghasilkan produk dengan kemasan plastik agar ikut mendukung edukasi pengelolaan sampah dan pembentukan perilaku masyarakat yang lebih peduli lingkungan.
“Sektor swasta, khususnya produsen yang produknya menyumbang limbah plastik, harus ikut bertanggung jawab. Kami berharap mereka dapat berkontribusi melalui program CSR untuk membantu mengedukasi serta membentuk perilaku sadar sampah pada masyarakat Kota Ternate,” pungkasnya.
Nurlaela berharap Pemkot Ternate, Pemprov Maluku Utara, BWS, pelaku usaha, dan masyarakat segera menyatukan langkah untuk menangani penumpukan sampah di kalimati. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor dan tindakan nyata di lapangan menjadi kunci untuk mengurangi risiko banjir sekaligus menjaga kebersihan lingkungan Kota Ternate. (Red)
