LENTERA MALIT – Komisi II DPRD Kota Ternate menuntut langkah progresif dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2027 pada Senin (27/07/2026), pihak legislatif mendesak pemerintah kota segera menerapkan sistem digitalisasi penuh pada tahun depan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Farijal S. Teng, menegaskan bahwa komisinya memandang serius urgensi penerapan sistem digitalisasi ini. Pihaknya akan langsung membawa poin penting tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Selain masalah digitalisasi, Farijal juga menyoroti komitmen bersama antara Pemkot Ternate dan DPRD terkait pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2027. Komisi II menyayangkan kebijakan tim anggaran yang belum mengalokasikan dana untuk program krusial tersebut pada draf awal.
“BP2RD membutuhkan biaya sekitar 5,6 miliar rupiah lebih untuk melaksanakan sensus PBB-P2 yang bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan pihak pertanahan,” ujar Farijal.
Farijal menilai PBB-P2 merupakan objek pajak yang sangat potensial bagi kas daerah. Apalagi, realisasi penerimaan sektor ini pada akhir Juli 2026 telah sukses melampaui target berkala. Komisi II berjanji akan memperjuangkan alokasi dana sensus ini di Banggar melalui kebijakan keberpihakan anggaran, serta memasukkan poin tersebut ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasyim, menyambut baik dukungan penuh dari Komisi II selaku mitra kerja dinasnya. Mochtar menegaskan bahwa seluruh rancangan program kerja BP2RD untuk tahun 2027 fokus sepenuhnya pada aksi optimalisasi PAD.
Mochtar menjelaskan bahwa program sensus PBB tahun depan mengemban misi besar untuk mengubah Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kota Ternate. Perubahan data ini sangat penting karena pemerintah kota belum pernah memperbarui klasifikasi nilai tanah selama hampir satu dekade terakhir.
“Sensus ini akan memetakan ulang klasifikasi wilayah, sehingga pemerintah bisa membedakan dengan jelas mana kawasan permukiman dan mana kawasan zona ekonomi atau bisnis,” kata Mochtar.
Optimisme BP2RD bukan tanpa alasan. Mochtar membeberkan bahwa performa lini pendapatan sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB mencatatkan rapor hijau yang luar biasa sepanjang semester pertama tahun ini.
Dalam kurun waktu enam bulan berjalan, realisasi BPHTB sukses menembus angka 7 miliar rupiah dari target awal sebesar 6 miliar rupiah, atau telah melewati 100 persen. Sektor PBB juga menunjukkan tren serupa, di mana BP2RD berhasil meraup 7,8 miliar rupiah dari target tahunan sebesar 8 miliar rupiah hanya dalam waktu enam bulan saja.
Lewat modal data terbaru dari hasil sensus 2027 nanti, Mochtar yakin Pemkot Ternate bisa melipatgandakan target pendapatan daerah secara realistis. BP2RD memproyeksikan target PBB berpotensi melonjak dari 8 miliar menjadi 16 miliar rupiah, sementara target BPHTB bisa merangkak naik dari 6 miliar menjadi 12 miliar rupiah. (Red)
Komentar