LENTERA MALUT — Anggota DPRD Kota Ternate, dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Pulau, Tasman Balak, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan ganti rugi kepada nelayan yang kehilangan rumpon setelah petugas melakukan pemotongan di perairan Batang Dua, Rua, dan Pulau Ternate.
Tasman menyampaikan desakan tersebut setelah menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Pulau Batang Dua dan menerima langsung keluhan masyarakat Nelayan Rua.
Selain persoalan rumpon, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan dasar yang masih mereka hadapi, mulai dari transportasi laut, listrik, air bersih, jaringan internet, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga kondisi ekonomi nelayan dan petani.
Tasman menyoroti pemotongan sekitar 30 hingga 40 unit rumpon milik nelayan di perairan Batang Dua, Rua, dan Pulau Ternate.
Menurut dia, pihak Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pemotongan tanpa terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada pemilik rumpon.
Padahal, kata Tasman, para nelayan membangun rumpon tersebut menggunakan modal pribadi. Mereka mengeluarkan biaya sekitar Rp40 juta hingga Rp50 juta untuk setiap unit, tergantung kedalaman laut.
Tasman menilai pemotongan rumpon tersebut langsung berdampak pada aktivitas dan pendapatan nelayan.
“Menurut saya ini sangat blunder, disayangkan. Minimal itu sosialisasi, diberitahukan kepada pemilik karena itu pakai uang pribadi, bukan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Tasman juga meminta pemerintah mengganti kerugian yang dialami nelayan akibat pemotongan tersebut.
“Nilai per rumpon itu kurang lebih Rp40 juta sampai Rp50 juta, tergantung kedalaman laut. Ini uang rakyat, harus diganti. Nanti kita sampaikan juga sampai ke Ibu Gubernur. Ini harus kita perjuangkan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga melibatkan nelayan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas mereka di laut.
“Kalau mau ditata, ajaklah nelayan kita, sosialisasi dengan mereka. Kemudian dibuatkan regulasi supaya nelayan kita memahami. Pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk menentukan alur pelayaran, rute pelayaran perintis, rute pelayaran nelayan, dan zona-zona yang mereka gunakan,” jelas Tasman.
Minta Pemerintah Benahi Listrik dan Transportasi Laut
Tasman juga menyoroti kondisi kelistrikan di Pulau Batang Dua.
Ia menemukan lokasi mesin PLN saat ini terpapar panas dan uap dengan kadar garam laut yang tinggi. Kondisi tersebut, menurutnya, mempercepat korosi dan menyebabkan komponen mesin mengalami kerusakan berulang.
Tasman menyebut mesin PLN baru menjalani perbaikan sekitar dua pekan lalu, tetapi kembali mengalami kerusakan.
Karena itu, ia meminta PLN dan Pemerintah Kota Ternate berkoordinasi untuk memindahkan lokasi mesin ke tempat yang lebih aman.
“Tempat PLN yang ada sekarang ini di Batang Dua saya lihat karena cuaca kemarin ekstrem. Saya lihat langsung ini harus dipindahkan. Kalau tidak dipindahkan, komponen-komponen permesinan yang ada di sana pasti akan rusak karena terjadi korosi,” katanya.
Tasman menegaskan pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan layanan energi yang layak.
“Ini kebutuhan dasar. Energi ini kebutuhan dasar kita semua,” ujarnya.
Selain listrik, Tasman meminta Dinas Perhubungan memperbaiki fasilitas transportasi laut menuju Batang Dua.
Ia menilai kondisi fasilitas yang tersedia saat ini belum memenuhi kelayakan sehingga pemerintah perlu segera melakukan pembenahan.
“Pihak Dinas Perhubungan juga menjadi catatan. Fasilitas ini masih buruk dan di luar kelayakan. Semua fasilitas negara harus layak digunakan oleh manusia,” kata Tasman.
Dorong Internet untuk Pendidikan di Batang Dua dan Tifure
Tasman juga mendorong pemerintah memperkuat konektivitas internet untuk mendukung kegiatan pendidikan di wilayah kepulauan.
Ia meminta pemerintah menyediakan akses internet melalui Starlink untuk mendukung proses belajar-mengajar di Batang Dua dan Tifure.
Sementara itu, pemerintah telah menjalankan revitalisasi tiga gedung sekolah dasar (SD) di Batang Dua melalui program daerah 3T. Progres pekerjaan tersebut telah mencapai sekitar 50 persen.
Tasman berharap pemerintah terus mengawal pembangunan fasilitas pendidikan agar masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan layanan pendidikan yang memadai.
Kawal Layanan Kesehatan dan BPJS Warga
Di sektor kesehatan, Tasman turut mengawal penanganan pasien persalinan asal Pulau Batang Dua yang membutuhkan operasi caesar.
Ia menyebut pasien tersebut telah mendapatkan penanganan operasi di rumah sakit.
Tasman juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk membantu menyelesaikan persoalan administrasi kepesertaan BPJS yang dialami warga.
Menurut dia, pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa menghadapi kendala administratif yang berlarut-larut.
Kemarau Panjang Ancam Hasil Pertanian
Tasman juga menerima keluhan petani terkait kemarau panjang yang berlangsung sekitar empat hingga lima bulan.
Kondisi tersebut berdampak terhadap hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. Sejumlah komoditas, seperti kelapa, pisang, dan pepaya, mengalami gagal panen.
Tasman meminta pemerintah daerah segera memberikan stimulus bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak.
Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk membantu warga menghadapi dampak kemarau, terutama masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian.
Tasman Ingatkan Pemerintah Jangan Persulit Nelayan
Tasman juga mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat pesisir tidak semakin membebani nelayan.
“Pemimpin kami Bapak Prabowo bilang kalau kita tidak berikan apa-apa, minimal jangan dipersulit mereka. Kita sudah tidak kasih, ini dipersulit. Itu aniaya nelayan. Kasihan, sekarang kalau itu sudah tidak ada, dia mau menangkap ikan di mana?” ujarnya.
Tasman meminta seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk menyusun kebijakan yang mengatur aktivitas nelayan dan alur pelayaran secara jelas.
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan sosialisasi sebelum menerapkan aturan agar nelayan memahami ketentuan yang berlaku sekaligus memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan.
Ia berharap hasil reses tersebut menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan dasar masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Batang Dua dan Nelayan Rua. (Red)
Komentar