LENTERA MALUT — Anggota DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Bahruddin, mendesak Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Kesehatan mengawal program revitalisasi Puskesmas yang digagas pemerintah pusat agar menjangkau wilayah kepulauan.
Junaidi meminta tiga Puskesmas di Kecamatan Moti, Hiri, dan Batang Dua masuk dalam sasaran program nasional tersebut. Menurutnya, wilayah pulau membutuhkan ini perhatian lebih karena keterbatasan akses warga terhadap layanan kesehatan rujukan.
Program tersebut masuk dalam prioritas Presiden Prabowo yang tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027. Pemerintah pusat menargetkan revitalisasi 10.000 Puskesmas secara bertahap pada 2027–2030 dengan pagu maksimal sekitar Rp4 miliar untuk setiap unit.
“Saya apresiasi program Presiden Prabowo ini. Dinkes dan Pemkot harus mengawal betul agar tiga unit Puskesmas di Moti, Hiri, dan Batang Dua masuk dalam sasaran revitalisasi,” tegas Junaidi.
Politisi Demokrat itu menilai pembenahan tidak cukup hanya menyentuh bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan tenaga medis, peralatan, serta kemampuan Puskesmas dalam menangani kasus darurat sebelum pasien membutuhkan rujukan ke Ternate.
“Poin paling substantif adalah bagaimana meningkatkan kualitas sarana kesehatan di Puskesmas pulau. Jika gedung dan tenaga kesehatannya mendukung, Puskesmas sanggup menangani warga secara langsung tanpa merujuk semua pasien ke Ternate,” ujarnya.
Junaidi menilai kebutuhan tersebut semakin mendesak setelah muncul persoalan keterlambatan penanganan medis yang berujung pada meninggalnya seorang warga Moti. Di sisi lain, Komisi III DPRD Kota Ternate bersama pemerintah daerah telah menyepakati penambahan armada ambulans laut untuk memperkuat layanan kegawatdaruratan antarpulau.
Aspirasi warga Tafaga juga menyentuh sektor infrastruktur. Masyarakat meminta Pemkot Ternate menuntaskan lapisan penetrasi (lapen) pada sejumlah titik jalan lingkar Moti yang belum tersambung. Warga sekaligus meminta pemerintah memperbaiki fasilitas tambatan perahu yang mengalami kerusakan.
Dari sektor pendidikan, warga mengeluhkan kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Penjaskes). Perwakilan Komisi II DPRD Kota Ternate, Naila Ibrahim, mendorong Dinas Pendidikan segera memetakan kebutuhan tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Enam anggota DPRD Kota Ternate—Amin Subuh, Junaidi A. Bahruddin, Muslim Sahil, Ridwan AR, Naila Ibrahim, dan Ali Syarif—mengunjungi Pulau Moti pada Rabu (16/9/2026) untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sehari sebelumnya, anggota DPRD Najib Talib atau Cibon juga melakukan reses di Pulau Moti untuk mendengar langsung kebutuhan warga. (Red)
Komentar