LENTERA MALUT – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara mengubah total format pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Jenjang SMA, SMK, dan Sederajat untuk tahun 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ujian kali ini tidak lagi sekadar mengukur capaian individual siswa, melainkan menjadi indikator utama dalam menentukan nilai rapor pendidikan daerah.
Perubahan mendasar ini membuat Dikbud Maluku Utara bergerak cepat melakukan pemetaan massal terhadap kesiapan infrastruktur digital dan kemampuan akademik seluruh siswa kelas 12 di wilayah tersebut.
Penanggung Jawab Kegiatan Dikbud Malut, Makmur, menjelaskan bahwa transformasi format TKA ini mengubah fungsi ujian menjadi jauh lebih krusial bagi masa depan pendidikan Maluku Utara. Jika sebelumnya TKA hanya menjadi syarat kelulusan individu untuk melanjutkan studi atau masuk sekolah unggulan, kini hasilnya akan berdampak langsung pada penilaian instansi pemerintah.
“Tahun ini, TKA menjadi indikator utama untuk mengukur capaian literasi dan numerasi di rapor pendidikan. Hasil ujian akan menentukan nilai rapor pendidikan, baik untuk tingkat satuan pendidikan sekolah, pemerintah daerah kabupaten/kota, hingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujar Makmur saat ditemui di Ternate, Jumat (24/07/2026).
Karena berskala besar, Dikbud tidak lagi menggunakan metode sampling kecil, melainkan mengambil sampel dari seluruh siswa kelas 12 di Maluku Utara.
Menyikapi format baru tersebut, Dikbud Maluku Utara langsung melakukan audit dan pemetaan kondisi riil perangkat komputer di setiap satuan pendidikan. Langkah dini ini diambil untuk mengidentifikasi kekurangan teknis di lapangan sebelum ujian resmi dimulai.
Selain kesiapan perangkat keras, fokus utama lainnya adalah mempersiapkan mental dan penguasaan materi para peserta didik. Dikbud Maluku Utara berkomitmen memberikan pendampingan intensif agar siswa mampu meraih nilai maksimal demi mendongkrak mutu pendidikan daerah.
Untuk memastikan akurasi data di lapangan, Dikbud Maluku Utara mengonsolidasikan seluruh pihak terkait, mulai dari Kementerian Agama, BPKP, pengawas sekolah, kepala cabang dinas kabupaten/kota, hingga para kepala sekolah dengan basis jumlah siswa besar. Koordinasi lintas sektor ini ditargetkan rampung dalam pekan ini guna menyusun strategi final standardisasi ujian. (Red)
Komentar