SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonomi
Beranda » Blog » BP3D Ternate Desak Revisi RTRW Demi KBLI Pelabuhan

BP3D Ternate Desak Revisi RTRW Demi KBLI Pelabuhan

Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah (BP3D) Wilayah III Ternate / Abril

LENTERA MALUT – Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah (BP3D) Wilayah III Ternate mendesak percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate.

Hal ini bertujuan untuk mengamankan kode Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) bagi Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa. BP3D menilai kepemilikan KBLI menjadi syarat mutlak untuk menghidupkan industri pembekuan ikan dan membuka gerbang ekspor di wilayah tersebut.

Selama ini, status Pelabuhan Dufa-Dufa belum masuk dalam kawasan industri pengelolaan ikan. Hambatan regulasi tata ruang tersebut otomatis mengunci potensi ekonomi daerah, sehingga pelabuhan belum bisa melayani aktivitas ekspor komoditas laut ke pasar internasional.

Kepala BP3D Wilayah III Ternate, Reza, menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat mengatasi kendala ini. BP3D telah menggalang koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate untuk merevisi aturan tata ruang tersebut.

“Kami melobi Pemkot dan DPRD untuk merevisi RTRW agar Pelabuhan Dufa-Dufa segera mengantongi kode KBLI,” ujar Reza.

Generasi Hijau Malut, Loveli Nesya Tembus Jambore Nasional

Reza mengonfirmasi bahwa kepemilikan kode KBLI di dalam sistem Online Single Submission (OSS) akan memotong hambatan birokrasi. Legalitas ini yang nantinya mengizinkan tempat penampungan ikan di Pelabuhan Dufa-Dufa untuk mengekspor produk secara mandiri.

Saat ini, pihak balai sedang menanti pengesahan dokumen revisi RTRW tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sembari menunggu restu Mendagri, BP3D juga mematangkan kesiapan infrastruktur di lapangan. Pada tahun 2026 ini, pihak balai menggeber rehabilitasi ruang proses pengelolaan ikan guna memenuhi berbagai persyaratan khusus, termasuk kepemilikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

Reza optimistis kelengkapan dokumen RTRW akan langsung menarik minat investasi. Jika dokumen tersebut terbit, pihak ketiga atau investor siap membangun fasilitas industri pembekuan ikan di area pelabuhan. Meski demikian, Reza tetap realistis bahwa kondisi kawasan Dufa-Dufa saat ini baru mampu mengakomodasi operasional standar kelas Grade B. (Red)

Pemuda Batang Dua Tagih Janji Bantuan Gubernur Malut

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement