LENTERA MALUT– Tekanan harga di Maluku Utara kembali meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada September 2026 mencapai 5,72 persen.
Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arrosid, menyampaikan angka tersebut dalam rilis pers yang diterima media, Ahad (4/10/2026).
Berdasarkan catatan BPS, Indeks Harga Konsumen (IHK) Maluku Utara naik dari 108,48 pada September 2025 menjadi 114,69 pada September 2026. Secara bulanan, inflasi tercatat 0,39 persen, sedangkan inflasi sepanjang Januari-September 2026 mencapai 4,19 persen.
“Inflasi tahunan Maluku Utara pada September 2026 mencapai 5,72 persen,” kata Harim.
Tekanan terbesar datang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kelompok ini mencatat inflasi tahunan sebesar 8,72 persen dengan andil 2,96 persen terhadap inflasi Maluku Utara.
Sejumlah komoditas pangan ikut mendorong kenaikan harga. Cabai rawit memberikan andil 0,67 persen, disusul cabai merah sebesar 0,47 persen. Harga sejumlah komoditas perikanan seperti ikan cakalang, ikan malalugis atau sorihi, serta ikan tuna juga turut memengaruhi pergerakan harga.
“Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi Maluku Utara,” ujar Harim.
Selain pangan, transportasi menjadi sumber tekanan berikutnya. Kelompok transportasi mengalami inflasi tahunan sebesar 15,06 persen dengan andil 1,52 persen.
Kenaikan tarif angkutan udara serta harga bensin dan solar menjadi sejumlah komoditas yang mendorong inflasi pada kelompok tersebut.
Harim menyebut tekanan harga juga terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lainnya. Perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 5,56 persen, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 4,76 persen, kesehatan 2,98 persen, serta rekreasi, olahraga dan budaya 2,89 persen.
“Beberapa kelompok pengeluaran lainnya juga mengalami kenaikan harga pada September 2026,” jelasnya.
Meski tekanan inflasi tahunan cukup tinggi, pergerakan harga secara bulanan relatif lebih terkendali. BPS mencatat inflasi September 2026 sebesar 0,39 persen.
Sejumlah komoditas bahkan memberikan andil terhadap penurunan harga secara bulanan, terutama beberapa komoditas perikanan dan tarif angkutan udara.
“Secara bulanan, inflasi September 2026 tercatat sebesar 0,39 persen,” kata Harim.
Dari sisi wilayah, seluruh daerah cakupan IHK di Maluku Utara mengalami inflasi tahunan. Kota Ternate mencatat inflasi sebesar 5,79 persen dengan IHK 114,99. Sementara Kabupaten Halmahera Tengah mencatat inflasi 5,37 persen dengan IHK 113,28.
Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan pengendalian harga di Maluku Utara tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga distribusi. Karakteristik daerah kepulauan membuat biaya transportasi dan kelancaran pasokan ikut menentukan harga di tingkat konsumen.
BPS mencatat kondisi September 2026 berbeda dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2025, Maluku Utara mengalami deflasi tahunan sebesar 0,17 persen. Setahun kemudian, angka tersebut berbalik menjadi inflasi 5,72 persen.
“Perkembangan harga ini perlu menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara,” ujar Harim.
Tekanan dari pangan dan transportasi menjadi pekerjaan penting dalam pengendalian inflasi daerah. Pemerintah perlu menjaga pasokan, memperlancar distribusi antarpulau, serta mengantisipasi kenaikan biaya transportasi agar tekanan harga tidak semakin menggerus daya beli masyarakat.
Dengan inflasi tahunan yang masih berada di level 5,72 persen, pengendalian harga tidak cukup hanya dilakukan ketika harga sudah melonjak. Langkah antisipasi perlu diperkuat, terutama terhadap komoditas pangan dan transportasi yang paling cepat memengaruhi biaya hidup masyarakat. (Red)
Komentar