LENTERA MALUT – Fraksi PDI-Perjuangan-Perindo DPRD Kota Ternate menyoroti sejumlah persoalan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Fraksi ini meminta Pemerintah Kota Ternate memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengevaluasi kenaikan belanja pegawai, serta memastikan anggaran pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan-Perindo DPRD Kota Ternate, Bilhan Gamaliel, menyampaikan sejumlah catatan tersebut saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (10/11/2026).
Bilhan menegaskan, pemerintah daerah harus mengarahkan APBD 2027 pada peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus memperkuat daya saing daerah dan mengembangkan ekonomi berbasis kepulauan sesuai fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Fraksi PDI-Perjuangan-Perindo memandang penting agar APBD Tahun Anggaran 2027 memfokuskan perhatian pada peningkatan dan pemerataan SDM untuk mendukung daya saing daerah serta pengembangan ekonomi berbasis kepulauan,” ujar Ketua DPD Perindo Kota Ternate.
Ia juga meminta pemerintah kota menjelaskan besaran keberpihakan anggaran terhadap isu strategis dan program prioritas yang telah pemerintah daerah tetapkan dalam RPJMD.
Soroti Potensi PAD yang Belum Optimal
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI-Perjuangan-Perindo mencatat rencana pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2027 mencapai Rp1,064 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp167,819 miliar, pendapatan transfer Rp888,756 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,281 miliar.
Fraksi mengapresiasi konsistensi pemerintah kota dalam menyusun struktur pendapatan sesuai kesepakatan KUA-PPAS 2027. Namun, fraksi ini meminta pemerintah lebih serius menggali potensi penerimaan daerah, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Menurut Bilhan, Ternate memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk meningkatkan PAD. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya menetapkan target pendapatan tanpa menyusun pemetaan potensi dan strategi pencapaian yang terukur.
“Kami mengusulkan agar seluruh potensi PAD harus dipetakan, dikelola, dikembangkan, dan dihubungkan dengan aktivitas ekonomi yang produktif. Dalam hal ini, setiap organisasi perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting,” tegasnya.
Bilhan juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya membebankan urusan peningkatan PAD kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).
Ia meminta setiap OPD yang mengelola sektor potensial mengambil tanggung jawab dan memberikan kontribusi nyata sesuai tugas serta kewenangannya.
Bahkan, fraksi ini mendorong Badan Anggaran DPRD meminta setiap pimpinan OPD menjelaskan sumber pendapatan, capaian penerimaan, hingga faktor yang menyebabkan kenaikan maupun penurunan PAD.
“Kami ingin pemerintah daerah memperkuat pemantauan kinerja PAD secara berkala, mulai dari target triwulanan, semesteran hingga tahunan. Komitmen membenahi pendapatan daerah harus dibuktikan melalui hasil kerja yang terukur,” ungkap Bilhan.
Ia menilai pemerintah selama ini masih menetapkan target pendapatan setiap tahun tanpa mengimbanginya dengan pemetaan potensi yang akurat, strategi pencapaian, dan evaluasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab.
Minta Penjelasan Kenaikan Belanja Pegawai
Selain pendapatan, Fraksi PDI-Perjuangan-Perindo juga mempertanyakan kenaikan belanja pegawai dalam RAPBD Kota Ternate 2027.
Bilhan mengungkapkan, pemerintah sebelumnya mengalokasikan belanja pegawai sebesar Rp604,407 miliar dalam KUA-PPAS 2027. Namun, angka tersebut meningkat menjadi Rp607,790 miliar dalam RAPBD 2027.
Fraksi menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai kenaikan tersebut, terlebih skema penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diambil alih pemerintah pusat melalui APBN.
“Seharusnya belanja pegawai mengalami pengurangan, karena skema penggajian PPPK sudah diambil alih pemerintah pusat melalui APBN. Karena itu, kami meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait kenaikan alokasi belanja pegawai tersebut,” kata Bilhan.
Fraksi ini juga meminta pemerintah mengarahkan belanja modal pada program dan kegiatan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Bilhan, seluruh kebijakan pembangunan dan pelayanan publik dalam APBD harus mendukung visi Ternate Andalan, yakni mewujudkan Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan.
Ingatkan Pemerataan Pembangunan Tiga Pulau Terluar
Dalam catatan lainnya, Fraksi PDI-Perjuangan-Perindo mengingatkan Pemerintah Kota Ternate agar tidak mengabaikan pemerataan pembangunan di tiga kecamatan terluar, yakni Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua.
Bilhan menegaskan, masyarakat di tiga kecamatan tersebut harus menikmati pembangunan dan pelayanan publik secara setara dengan masyarakat yang tinggal di kecamatan lain di Kota Ternate.
“Fraksi kami akan terus mengawal pembangunan di tiga kecamatan terluar, Hiri, Moti, dan Batang Dua, agar masyarakat di wilayah tersebut juga menikmati pembangunan sebagaimana masyarakat di kecamatan lainnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kapasitas pimpinan OPD dalam menerjemahkan program RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah ke dalam pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan pimpinan OPD yang inovatif, memiliki daya saing, kredibel, loyal, dan bertanggung jawab agar mampu menjawab dinamika serta berbagai persoalan perkotaan.
Mengakhiri pandangan umum tersebut, Bilhan menyampaikan bahwa Fraksi PDI-Perjuangan-Perindo menyerahkan pembahasan lebih lanjut Nota Keuangan dan RAPBD 2027 kepada Badan Anggaran DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. (Red)
Komentar