LENTERA MALUT – Aparat Penegak Hukum (APH) didesak segera mengusut dugaan skandal pada proyek strategis senilai Rp40,8 miliar di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara.
Proyek pembangunan bronjong Bundaran Kota Maba serta normalisasi kanal Paket I dan II tersebut disorot tajam karena berpotensi terhambat akibat masalah tunggakan pembayaran material dan indikasi penggelembungan anggaran (mark-up).
Persoalan ini mencuat setelah pihak rekanan pelaksana proyek, CV Andalan Putra Sejati, diketahui belum melunasi biaya jasa angkutan material batu milik Organda Kota Maba. Dari total nilai jasa angkutan sebesar Rp400 juta, rekanan tercatat masih menunggak pembayaran sekitar Rp250 juta.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara, Mudasir Ishak, menegaskan bahwa perusahaan pelaksana harus bertanggung jawab penuh dan segera menyelesaikan kewajibannya kepada pihak pengangkut.
“Rekanan CV Andalan Putra Sejati berkewajiban membayarkan seluruh hak Organda yang sudah melakukan pengangkutan material. Tunggakan sebesar Rp250 juta ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak pekerja di lapangan,” tegas pria yang akrab disapa Bung Dace tersebut.
Mudasir, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Maluku Utara, menilai kemacetan pembayaran ini menjadi indikasi awal adanya tata kelola keuangan yang bermasalah dalam proyek tersebut.
Ia mendorong agar kasus tunggakan ini dijadikan pintu masuk oleh penegak hukum untuk membongkar potensi penyimpangan pada keseluruhan anggaran proyek.
“Persoalan material ini adalah pintu masuk untuk mengaudit secara menyeluruh seluruh anggaran negara yang mengalir di proyek bernilai fantastis ini. Ini adalah langkah ikhtiar untuk mencegah penyimpangan dana negara sekaligus menegakkan supremasi hukum,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara agar segera bertindak cepat melakukan penyelidikan. APH diminta memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat maupun yang bertanggung jawab atas pencairan serta pengawasan anggaran proyek.
“Kami mendesak Kejati dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa pihak rekanan CV Andalan Putra Sejati, Dinas Perkim, Sekretaris Daerah (Sekda), serta Dinas Keuangan Kabupaten Halmahera Timur guna mengusut tuntas persoalan ini,” pungkasnya. (Red)
Komentar