LENTERA MALUT – Anggota DPRD Kota Ternate dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kecamatan Ternate Selatan dan Moti, Ade Rahmat Lamadihami, menyerap banyak aspirasi warga terkait persoalan infrastruktur saat melaksanakan reses masa persidangan II tahun 2026.
Politisi Partai NasDem itu mengungkapkan, persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah kondisi drainase atau selokan yang sudah tua dan rusak, terutama di wilayah Ternate Selatan.
Menurut Ade, sebagian besar drainase yang ada saat ini merupakan infrastruktur lama sejak era Wali Kota almarhum Syamsir Andili, sehingga kondisinya sudah tidak lagi layak dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Drainase ini sudah sangat tua dan banyak yang rusak. Kondisinya berbahaya, terutama saat hujan karena Ternate memiliki kontur wilayah berketinggian,” kata Ade kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).
Ia menegaskan, meskipun kondisi fiskal daerah sedang melemah akibat pemangkasan dana transfer pusat, pemerintah tetap wajib memprioritaskan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat adalah mandatory spending, jadi harus tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Ade menjelaskan, hampir seluruh kelurahan wilayah Dapil II, masyarakat mengeluhkan drainase. Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan pengendara, tetapi juga warga yang tinggal di sekitar lokasi.
Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di jalur drainase depan SMA 2 Ternate. Menurutnya, kondisi drainase tersebut sudah rusak parah dan berpotensi merusak badan jalan apabila tidak ada perbaikan.
Selain itu, warga Kelurahan Fitu juga mengeluhkan drainase di tepi jalan raya yang kerap memicu banjir saat hujan.
Ade menilai ini terjadi akibat pesatnya pembangunan perumahan yang meningkatkan volume air, sementara kapasitas drainase sudah tidak memadai.
“Karena berada di ruas jalan nasional, kami akan berkoordinasi dengan BPJN karena itu menjadi kewenangan mereka,” jelasnya.
Keluhan lain datang dari warga RT 1 Kelurahan Kalumata. Di kawasan reklamasi tersebut, sampah kiriman kerap menumpuk saat hujan, sehingga warga meminta adanya penanganan serius.
Di Kelurahan Gambesi, Ade juga menerima laporan terkait gedung kantor lurah sementara yang mengalami kerusakan cukup parah. Atap seng bocor dan plafon rusak dinilai mengganggu pelayanan publik.
“Estimasi perbaikannya sekitar Rp10 juta hingga Rp12 juta. Kami meminta pemerintah segera merehabilitasi kantor lurah karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, warga Kelurahan Tabona juga meminta perhatian pemerintah terhadap kerusakan jalan tani Jere-Tabona. Jalan tersebut tidak hanya menjadi akses menuju lahan perkebunan warga, tetapi juga jalur menuju tempat wisata Taman Tabona Maparada.
Ade juga menyoroti keberadaan lapangan pengganti atas pembangunan GOR Ubo-Ubo. Menurutnya, lahan hasil tukar guling antara warga dan Pemerintah Kota Ternate di kawasan Tabona RT 13 hingga kini belum difungsikan sesuai peruntukannya dan masih menjadi lahan perkebunan.
“Padahal sesuai komitmen awal, lahan tersebut harusnya dibangun menjadi lapangan pengganti. Namun sampai sekarang masih kosong dan belum dimanfaatkan untuk fasilitas olahraga masyarakat,” katanya.
Selain lapangan yang belum terbangun, Ade juga menyoroti kondisi jalan di depan GOR Ubo-Ubo yang sudah rusak parah dan membutuhkan penanganan segera.
Melalui hasil reses ini, Ade berharap seluruh aspirasi warga dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Ternate agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. (Red)
