LENTERA MALUT — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Khairun (UNKHAIR) menggelar aksi refleksi di Kantor DPRD Kota Ternate, Rabu (28/10/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda,stg ratusan mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan nasional dan daerah, mulai dari evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran hingga perlindungan hak masyarakat di Maluku Utara.
Unit Sabhara Polres Ternate mengawal jalannya aksi tersebut. Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, bersama Anggota DPRD Kota Ternate, Tasman Balak, turut mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.
Melalui aksi bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Momentum Sumpah Pemuda, Dua Tahun Berjalan, Rakyat Berhak Menilai!”, mahasiswa mengajak masyarakat mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
BEM FIB UNKHAIR menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi juga harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Mahasiswa menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta dugaan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat.
Mereka juga mendesak pemerintah mengelola uang negara secara transparan dan menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
Soroti Dampak Tambang dan Kerusakan Lingkungan di Maluku Utara
Selain mengevaluasi kebijakan nasional, mahasiswa menyoroti persoalan lingkungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat di Maluku Utara. Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan hilirisasi nikel sebagai alasan untuk mengabaikan kehidupan warga yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.
Mahasiswa menuntut pemerintah menjamin ketersediaan air bersih, memperluas akses pendidikan yang layak, serta melindungi lingkungan dari dampak aktivitas pertambangan. Mereka juga mendesak pemerintah membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi dampak kegiatan pertambangan terhadap ruang hidup mereka.
Di sisi lain, mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka juga mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang dan mengancam kehidupan masyarakat.
Jadikan Sumpah Pemuda sebagai Momentum Perjuangan
BEM FIB UNKHAIR mengajak generasi muda memaknai peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar mengenang sejarah persatuan bangsa. Mahasiswa menilai momentum tersebut harus mendorong pemuda untuk berani menyampaikan kritik, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:
- Menegakkan supremasi sipil.
- Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik.
- Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat.
- Mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan di Maluku Utara.
- Membuka dokumen AMDAL secara transparan.
- Memenuhi kebutuhan akses pendidikan dan air bersih bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Melalui aksi refleksi ini, mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kebijakan publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Mereka mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, pemenuhan hak dasar, dan kesejahteraan rakyat.
“Tanah, air, dan kehidupan rakyat bukan untuk dikorbankan!” menjadi pesan utama yang mengiringi tuntutan mahasiswa dalam momentum peringatan Sumpah Pemuda tersebut. (Red)
Komentar