LENTERA MALUT — Sejumlah fraksi DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, serta keberlanjutan pelayanan publik dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PDIP-Perindo menyampaikan catatan tersebut dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Kota Ternate, Jumat (25/9/2026).
Keempat fraksi memberikan perhatian berbeda terhadap kondisi fiskal Kota Ternate. Mereka menyoroti kemampuan pemerintah meningkatkan PAD, mengoptimalkan retribusi, mengendalikan belanja, hingga memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Fraksi Gerindra mempertanyakan stagnasi PAD dalam RAPBD Perubahan 2026. Tasman Balak dalam paparan mewakili fraksi, meminta Pemerintah Kota Ternate menjelaskan strategi konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Gerindra mendorong pemerintah mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, mengelola aset secara maksimal, serta meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah,”pintanya.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah mengembangkan potensi ekonomi Kota Ternate menjadi sumber pendapatan daerah yang sah, optimal, dan berkelanjutan.
Selain pendapatan, Gerindra mencermati kenaikan belanja modal dari sekitar *Rp33,45 miliar menjadi Rp50,98 miliar, atau meningkat sekitar 52,40 persen.
Fraksi Gerindra mengapresiasi kenaikan tersebut, tetapi meminta pemerintah memastikan setiap tambahan anggaran menghasilkan pekerjaan dan manfaat yang dapat masyarakat rasakan.
Gerindra meminta pemerintah menjelaskan lokasi kegiatan, jenis pekerjaan, nilai anggaran, target penyelesaian, serta manfaat setiap program strategis yang memperoleh tambahan anggaran.
Selain itu mereka meminta penjelasan mengenai program dalam APBD induk 2026 yang hingga memasuki perubahan APBD belum terealisasi. Pemkot, menurut Gerindra, harus mengidentifikasi setiap kendala dan menyiapkan solusi agar persoalan yang sama tidak berulang pada tahun berikutnya.
Demokrat Soroti Utang DBH Rp110 Miliar
Fraksi Demokrat menyoroti ruang fiskal Kota Ternate yang semakin terbatas akibat efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer. Di sisi lain, pemerintah tetap harus memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan beban operasional.
Demokrat meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate segera menyiapkan langkah komprehensif agar kebijakan pembangunan dalam RPJMD dan RKPD tetap berjalan melalui RAPBD Perubahan 2026.
Fraksi Demokrat juga mencatat Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp110 miliar yang menjadi hak Pemerintah Kota Ternate tetapi belum dibayarkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Demokrat meminta Pemkot Ternate menindaklanjuti persoalan tersebut secara serius.
Selain DBH, Demokrat menyoroti tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai selama sekitar tiga hingga empat bulan. Fraksi ini meminta pemerintah menyiapkan alokasi anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Demokrat juga meminta Pemkot Ternate mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah sebagaimana hasil audit BPK tahun 2025.
Golkar Minta Retribusi dan Pariwisata Dioptimalkan
Fraksi Golkar menilai keterbatasan PAD dan dominasi dana transfer pusat masih menjadi persoalan dalam struktur fiskal Kota Ternate.
Golkar meminta Pemkot Ternate tidak hanya menyesuaikan belanja, tetapi juga menggenjot sumber PAD yang sah tanpa membebani masyarakat.
Fraksi ini secara khusus meminta pemerintah menertibkan dan mengoptimalkan potensi retribusi jasa, sektor pariwisata, serta pelabuhan.
Golkar juga meminta pemerintah mengarahkan belanja APBD Perubahan kepada kebutuhan yang langsung menyentuh masyarakat.
Partai beringin itu mendorong pemerintah mengurangi rapat dan perjalanan dinas yang tidak perlu. Pemerintah kemudian dapat mengalihkan anggaran tersebut untuk memperbaiki drainase, mengendalikan banjir, menata permukiman di lereng bukit, mempercepat penerangan jalan umum, memperbaiki jalan lingkungan, serta memperkuat UMKM dan pasar tradisional.
Golkar juga mengingatkan pemerintah agar efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebersihan kota hingga akhir 2026.
Sebelum pembahasan di Badan Anggaran, Golkar meminta TAPD dan Sekretariat DPRD memberikan data rinci mengenai pergeseran belanja pendukung dibandingkan dengan belanja publik.
PDIP-Perindo Pertanyakan Realisasi Retribusi
Fraksi PDIP-Perindo juga menyoroti capaian pendapatan daerah yang belum maksimal hingga akhir semester pertama 2026.
Fraksi itu secara khusus mempertanyakan realisasi retribusi daerah dan meminta Pemkot Ternate menjelaskan langkah strategis untuk meningkatkan PAD dari sektor tersebut dalam beberapa bulan terakhir tahun anggaran.
PDIP-Perindo juga meminta penjelasan mengenai kenaikan pendapatan transfer sebesar Rp25,56 miliar serta tambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,43 miliar.
Dengan sisa waktu tahun anggaran yang terbatas, fraksi tersebut mempertanyakan kemampuan Pemkot Ternate merealisasikan pendapatan transfer sesuai target.
PDIP-Perindo tetap mendukung upaya Pemkot Ternate meningkatkan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan sumber-sumber PAD yang selama ini belum maksimal.
Fokus pada Pendapatan dan Manfaat Anggaran
Catatan empat fraksi menunjukkan perhatian DPRD Kota Ternate terhadap kemampuan pemerintah memperkuat pendapatan sekaligus memastikan belanja memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Gerindra meminta pemerintah memperkuat kemandirian fiskal dan memastikan kenaikan belanja modal menghasilkan output yang terukur. Demokrat menyoroti DBH, tunjangan pegawai, serta piutang pajak dan retribusi. Golkar mendorong optimalisasi retribusi dan pengalihan belanja pendukung untuk kebutuhan publik. Sementara PDIP-Perindo meminta pemerintah mempercepat realisasi pendapatan, terutama dari sektor retribusi dan transfer.
Seluruh catatan ini menjadi bahan pembahasan DPRD bersama Pemerintah Kota Ternate dalam proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. (Red)
Komentar