LENTERA MALUT – Kinerja fiskal di Provinsi Maluku Utara hingga akhir Mei 2026 menunjukkan tren positif. Penerimaan negara melonjak tajam, sementara pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 19,64 persen atau jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 5,61 persen.
Capaian tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara dalam Media Briefing APBN Regional Maluku Utara Edisi Juni 2026 yang digelar di Ternate, Selasa (30/6/2026).
Kanwil DJPb Maluku Utara mencatat, pendapatan negara hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 62,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kanwil DJPb Sakop dalam paparannya mengungkapkan lonjakan penerimaan terutama didorong meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas yang mencapai Rp915,62 miliar atau naik 101,71 persen.
Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM juga melonjak menjadi Rp163,94 miliar atau tumbuh 95,12 persen secara tahunan. Penerimaan bea masuk turut memperkuat fiskal daerah dengan realisasi Rp337,56 miliar, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp184,59 miliar atau meningkat 20,88 persen dibanding tahun sebelumnya.
Di sektor ekonomi, Maluku Utara kembali mencatat pertumbuhan tertinggi secara nasional pada triwulan I 2026. Pertumbuhan sebesar 19,64 persen ditopang industri pengolahan, aktivitas pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
“Inflasi daerah juga tetap terkendali di angka 2,82 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,52, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,59 persen, dan rasio gini berada di angka 0,275,”sambung Sakop.
Meski demikian, pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya inklusif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 4,46 persen, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat 68,28 persen.
Kondisi itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang didorong sektor industri dan pertambangan masih perlu diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara hingga Mei 2026 mencapai Rp5,53 triliun atau 39,53 persen dari pagu. Secara keseluruhan belanja mengalami kontraksi 5,79 persen akibat perlambatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
Namun, Belanja Pemerintah Pusat justru tumbuh 30,66 persen menjadi Rp1,74 triliun, didorong peningkatan belanja modal sebesar 92,33 persen dan belanja barang sebesar 28,43 persen.
Sementara itu, pendapatan APBD konsolidasi Maluku Utara mencapai Rp4,86 triliun atau 40,46 persen dari target. Transfer pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan kontribusi 77,94 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 20,49 persen.
Pemerintah berharap daerah mempercepat realisasi belanja agar manfaat fiskal segera dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dalam kesempatan itu, Kanwil DjPb juga menyoroti pentingnya kesiapan rantai pasok pangan lokal untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut diperkirakan akan membawa alokasi dana pusat yang besar ke Maluku Utara.
Namun, pemerintah menilai kapasitas produksi pangan lokal masih perlu diperkuat agar manfaat ekonomi dari program tersebut dapat dinikmati masyarakat dan pelaku usaha daerah secara maksimal.
Sakop menegaskan sinergi antara APBN, APBD, dan penguatan ekonomi lokal menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tetap tinggi, inklusif, dan berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. (Red)
Komentar