LENTERA MALUT – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyentil keras ketimpangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Maluku Utara. Dalam diskusi publik yang digelar DPW Partai NasDem Maluku Utara, ia mengajak masyarakat untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan berani melawan ketidakadilan distribusi negara melalui kekuatan gagasan.
Diskusi bertajuk “EKSPLOITASI & DISTRIBUSI, Menakar Keadilan Negara untuk Maluku Utara” ini berlangsung hangat di Kantor DPW NasDem Maluku Utara, Kelurahan Kampung Makassar, Ternate, Jumat malam (24/6/2026).
Gugat Narasi Dominan
Willy Aditya mengawali penyampaiannya dengan mengingatkan kembali kejayaan sejarah Maluku Utara yang pernah mengubah peta dunia lewat Jalur Rempah. Menurutnya, selama ini masyarakat terlalu lama “dicekoki” oleh narasi luar seperti Jalur Sutra, sehingga melupakan kekuatan lokalnya sendiri.
“Ternate, Tidore, dan Halmahera ini adalah hidden paradise yang kekayaannya fenomenal. Kita jangan hanya bicara angka, tapi bicara posisi tawar. Kenapa hari ini kita masih bicara ketimpangan? Itu karena kita belum maksimal melawan dengan gagasan besar dari tanah ini sendiri,” ujar Willy di hadapan peserta diskusi.
Politisi NasDem ini menekankan bahwa eksploitasi besar-besaran yang terjadi saat ini harus dibarengi dengan distribusi keadilan yang nyata. Ia mendorong penguatan payung hukum bagi masyarakat lokal, salah satunya melalui Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.
“Kita harus punya prinsip. Saya konsisten memperjuangkan UU Masyarakat Hukum Adat agar hak ulayat dan kedaulatan warga atas tanahnya tidak tergilas oleh kepentingan investasi semata,” tegasnya.
Peringatan ‘Planet Mati’
Senada dengan Willy, akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, Aziz Hasyim, memberikan perspektif lingkungan yang reflektif. Mengutip pemikiran David Bower, Aziz memperingatkan bahwa eksploitasi tanpa regenerasi akan menjadikan bumi sebagai “planet mati”.
“Tidak ada urusan yang bisa diselesaikan di planet yang sudah mati. Ketika alam diekstrak melampaui kemampuan regenerasinya, itulah kehancuran. Kita tidak boleh diam melihat feedback negatif dari eksploitasi ini merugikan masyarakat Maluku Utara,” jelas Aziz.
Ia menegaskan pentingnya menemukan insight atau gagasan besar dari Maluku Utara untuk melakukan gugatan terhadap kebijakan negara yang tidak adil dalam konteks pembagian hasil SDA.
Diskusi yang dipandu oleh Ketua Bappilu DPW NasDem Malut, Muhlis Tapi-Tapi, ini menjadi wadah serap aspirasi bagi partai dalam merumuskan kebijakan yang lebih pro-rakyat. Muhlis menyebut, dialektika seperti ini sangat penting agar kebijakan pembangunan di Maluku Utara tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan oleh warga lokal.
Acara yang berlangsung hingga malam dini hari tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari aktivis mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga kader partai, yang sepakat bahwa perjuangan melawan ketidakadilan ekonomi harus dimulai dari kesadaran berpikir dan keberanian bertindak. (Red)
