LENTERA MALUT – Founder dan CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano, mengajak warga Kota Ternate menyadari hak atas layanan pengelolaan sampah saat mengisi Kie Raha Economic Forum Periode November 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi (KPwBI) Maluku Utara.
Forum yang berlangsung pada Rabu, (19/11/2026) di Aula Maitara KPwBI Malut itu membahas transformasi pengelolaan sampah menjadi sumber energi (Waste-to-Energy) dan penguatan ekonomi sirkular di daerah.
Sano meminta masyarakat membaca undang-undang agar memahami hak memperoleh pelayanan pengelolaan sampah. Ia menilai warga berhak menagih layanan pengangkutan sampah kepada kepala daerah saat truk sampah tidak melintas di depan rumah.
“Kalau tidak ada truk penjemput depan rumah kita, kita berhak minta ke Walikota: ‘Kok enggak dijemput sampahku, mana? Ayo dong,’ gitu. Jadi bersuaralah menurut saya sih,” ujar Sano.
Ia menegaskan bahwa dorongan bersuara tersebut bertujuan membawa kebaikan bersama, bukan menggulingkan kepala daerah. Sano menekankan perlunya mendorong Wali Kota Ternate dan DPRD bekerja sesuai kewenangan serta kemampuan membangun sistem.
“Dalam konteks meminta Wali Kota dan DPRD bekerja sesuai dengan kewenangannya, kemampuan mereka membangun sistem,” katanya.
Dalam paparannya, Sano menyoroti ketimpangan antara keahlian dan kewenangan di lapangan. Ia mencontohkan dirinya yang sudah 20 tahun berkecimpung di sektor persampahan namun tidak memegang kewenangan, sementara pemegang kewenangan terkadang belum memiliki kemauan maupun keahlian memadai.
“Saya yang ahli, tapi saya enggak punya kewenangan. Yang punya kewenangan, enggak punya kemauan, enggak punya keahlian pula, kan? Sulit, enggak ketemu-ketemu,” tutur Sano.
Ia juga menilai persoalan sampah berkaitan erat dengan kepemimpinan. Sano meyakini masalah sampah akan tuntas jika dirinya menjabat Wali Kota karena memiliki kewenangan serta memahami langkah yang harus ditempuh.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Sano mengajak warga membereskan urusan rumah tangga terlebih dahulu sebelum meyakinkan para tetangga. Setelah itu, masyarakat perlu meminta, menuntut, mendorong, serta membantu para pemimpin daerah agar menjalankan peran pengelolaan sampah.
“Pemimpin kita, kita harus meminta, menuntut, mendorong, dan membantu mereka. Mau tidak mau,” tegasnya menutup. (Red)

Komentar